Respons Dingin PDIP-Gerindra di Isu Presiden 3 Periode

Dwi Andayani - detikNews
Senin, 21 Jun 2021 14:52 WIB
Jokowi dan Prabowo (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jokowi dan Prabowo (Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Relawan JokPro 2024 mendukung Presiden Joko Widodo untuk menjabat 3 periode. Hal ini mendapatkan respons dingin dari PDI Perjuangan (PDIP) dan Gerindra.

Relawan JokPro 2024--yang mengusung duet Jokowi dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto--diketahui membentuk sekretariat pada Sabtu (19/6/2021) bertempat di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. M Qodari, pelantang gagasan Jokowi tiga periode, mengatakan organisasi itu merupakan wadah dari beberapa pihak yang menyambut baik gagasan tersebut. Diketahui, gagasan itu juga sempat dilontarkan Qodari pada Februari-Maret lalu.

"Organisasi ini merupakan wadah dari berbagai pihak yang menyambut ide dan gagasan yang saya lontarkan di beberapa media, pada Februari-Maret 2021," kata Qodari kepada wartawan, Jumat (18/6).

Menanggapi hal ini, PDIP menolak tegas adanya isu presiden 3 periode. Sedangkan Gerindra menilai dukungan tersebut menabrak konstitusi.

PDIP Tolak Tegas Presiden 3 Periode

PDIP menolak dengan tegas isu presiden 3 periode. Isu tersebut dinilai dipermainkan untuk kepentingan sekelompok orang.

"Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP. Isu 3 periode ini kalau kita lihat subjeknya bolak-balik beliau sudah mengatakan tidak pernah berpikir bisa menjadi presiden 3 periode," kata Ketua DPP Ahmad Basarah dalam diskusi SMRC, Minggu (20/6).

"Beliau ungkapan satire, orang-orang yang memunculkan gagasan 3 periode, mau cari muka, mau nampar muka saya dan ingin menjerumuskan saya, jadi kalau subjeknya saja sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya kepentingan orang per orang saja," imbuh Basarah.

Wakil Ketua MPR juga ini mengatakan PDIP menolak adanya narasi presiden dipilih MPR. Basarah mengatakan, jika ada amendemen, PDIP ingin amendemen terbatas, yakni supaya MPR bisa menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN).

"Sama sekali kita tidak pernah membahas presiden dipilih oleh MPR, sikap PDIP ini adalah amendemen terbatas, artinya tidak mau melebar ke mana-mana, hanya menambah satu ayat di pasal 3 UUD 1945, yaitu MPR diberikan wewenang untuk menetapkan haluan dan haluan pembangunan nasional," ujarnya.

Gerindra Nilai Presiden 3 Periode Langgar Konstitusi

Partai Gerindra menilai dukungan terhadap langkah tersebut menabrak konstitusi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai konstitusi tegas mengatur masa jabatan dengan waktu paling lama dua periode.

"Konstitusi kita sudah tegas mengatur paling lama dua periode, jadi mau dari mana jalannya Pak Jokowi bisa dicalonkan kembali? Nggak bisa kita tabrak konstitusi," ujar Habiburokhman saat dihubungi, Sabtu (19/6).

Habiburokhman menyebutkan bahkan Presiden Jokowi sendiri enggan untuk mengikuti wacana menjabat 3 periode. Dia pun khawatir justru wacana tersebut bisa digunakan untuk menyerang Jokowi.

"Pak Jokowi sendiri sudah katakan tidak berkenan, saya khawatir wacana itu malah menjadi bahan serangan politik kepada beliau," katanya.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.