Terpidana Korupsi Rp 612 M Dana Pensiun Pertamina Gugat UU BPK ke MK

Andi Saputra - detikNews
Senin, 21 Jun 2021 14:04 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung Mahkamah Konstitusi (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Terpidana korupsi Dana Pensiun (DP) Pertamina Rp 612 miliar, Muhammad Helmi Kamal Lubis, menggugat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK). Eks Dirut DP Pertamina itu dijatuhi hukuman 8 tahun penjara di kasus itu, sedangkan pihak swasta Edwars Soeryadjaja dihukum 15 tahun penjara.

Kewenangan BPK yang digugat itu tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU BPK. Pemohon mendalilkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU BPK tidak jelas dan tidak tegas sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda oleh badan negara. Hal ini berakibat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

"Hal ini tentu tidak mencerminkan prinsip negara hukum di mana sebagai negara yang berdasarkan hukum, seharusnya dapat memberikan keteraturan serta kepastian hukum bagi setiap warga negara, mengingat dalam penerapannya untuk anak perusahaan BUMN atau badan lain yang mengelola dana pensiun dari karyawan BUMN, meskipun tidak ada penyertaan modal dari pemerintah, tidak mendapat tugas dan fasilitas dari pemerintah justru dianggap dan diperlakukan sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," ujar kuasa pemohon Virza Roy Hizzal Lubis dalam sidang daring yang dilansir website MK, Senin (21/6/2021).

Virza menjelaskan kliennya dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai akibat dari tindakan BPK yang melakukan pemeriksaan, meskipun bukan merupakan tugas dan wewenangnya. Menurut Pemohon, pada saat dilakukan pemeriksaan, pemohon bukan merupakan pejabat negara, bukan pegawai BUMN dan tidak mengelola keuangan negara.

Virza menambahkan BPK atas permintaan dari penyidik, akan melakukan audit investigatif terhadap anak perusahaan BUMN dan badan lain yang mengelola uang dari karyawan BUMN. Kemudian hasil dari audit BPK menjadi legitimasi bagi penyidik bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat kerugian negara karena telah dilakukan perhitungan oleh BPK.

"Pemeriksaan BPK terhadap anak perusahaan BUMN dan atau badan lain yang mengelola uang dari karyawan BUMN seperti Dana Pensiun Pertamina dan menyatakan ada kerugian negara dalam kegiatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang dengan tegas menyatakan 'Setiap Orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum'," ujar Virza.

Menanggapi permohonan itu, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan saran untuk perbaikan permohonan. Enny menyarankan pemohon untuk memperbaiki sistematika penulisan pada permohonannya.

Selain itu, Enny juga meminta Pemohon untuk menguraikan kerugian konstitusional yang dirugikan baik potensial maupun faktual. Terkait dengan pokok permohonan, lebih memperkuat argumentasi pertentangan norma dengan pasal yang diujikan.

"Carilah doktrin yang memperkuat argumentasi saudara di situ," ujar Enny.

Sementara hakim konstitusi Saldi Isra menyarankan pemohon untuk melihat putusan MK sebelumnya terkait dengan kewenangan BPK.

"Tolong dipelajari lagi putusan-putusan MK yang lain, banyak sekali putusan MK terkait bagaimana memposisikan pengelolaan keuangan negara yang berada di badan-badan usaha milik tersebut," jelas Saldi.

Adapun hakim konstitusi Wahiduddin Adams meminta pemohon untuk menguraikan kerugian yang dialami pemohon. Wahiduddin Adams menyampaikan bahwa Pemohon diberikan waktu untuk memperbaiki permohonan hingga Senin, 4 Juli 2021.

"Elaborasi kerugian konstitusional yang dialami pemohon," ujar Wahiduddin.

(asp/mae)