Wacana Jokowi-Prabowo di 2024 Dinilai Langkah Mundur Demokrasi

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Sabtu, 19 Jun 2021 09:47 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Ada berbagai hal yang dibahas keduanya dalam pertemuan tersebut.
Jokowi dan Prabowo (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Relawan bernama JokPro 2024 mewacanakan pasangan Jokowi-Prabowo Subianto pada pilpres yang akan datang. Wacana Jokowi-Prabowo pada 2024 dinilai sebagai langkah mundur demokrasi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai era reformasi saat ini memiliki semangat agar jabatan presiden dibatasi. Presiden Jokowi, kata Adi, sudah menegaskan tak bersedia dicalonkan lagi pada pilpres mendatang.

"Pertama, ini menghancurkan semangat reformasi yang ingin mengamputasi jabatan presiden tak terbatas Orba. Jelas menjadi langkah mundur demokrasi. Padahal Jokowi berulang kali nolak keras tak mau dicalonkan lagi. Masih saja ada yang ngipas-ngipasin," kata Adi kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).

Partai politik pun didesak untuk bersama-sama menolak wacana jabatan presiden tiga periode. Elite partai, kata Adi, selama ini pun dinilai merupakan buah dari reformasi.

"Kedua, kondisi ini makin aneh karena nyaris tak satu pun partai teriak lantang menolak jabatan tiga periode. Padahal mereka yang saat ini jadi elite hasil reformasi. Buah demokrasi langsung, hasil jabatan presiden yang dibatasi hingga ada siklus kepemimpinan," ujarnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno (Foto: dok. Istimewa)

Adi memberikan sindiran soal wacana jabatan presiden tiga periode. Para mantan aktivis yang dulu mendorong reformasi untuk membatasi masa jabatan presiden pun dinanti untuk menolak wacana jabatan presiden tiga periode.

"Ketiga, kalau usul merombak sistem politik, jangan tanggung. Sekalian saja jabatan presiden seumur hidup seperti raja. Jabatan diwariskan turun-temurun. Presiden dipilih MPR. Kepada daerah ditunjuk presiden. Berlakukan kembali GBHN dan seterusnya. Tak usah malu-malu kalau usul jabatan lama, sekalian saja lama," ucap Adi.

"Banyak elite di negara ini, baik yang jadi dewan dan pengurus partai yang sangat bangga menyebut dirinya aktivis reformasi 98, mantan demonstran, dan mantan aktivis Cipayung, tapi tak terdengar suara lantang mereka soal jabatan tiga periode presiden," imbuhnya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Saksikan juga 'Survei Parameter Politik: 25,3% Warga Mau Jokowi 3 Periode':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2