.webp)
Partai Demokrat (PD) mengkritik gagasan jabatan presiden 3 periode yang dilontarkan relawan Joko Widodo-Prabowo Subianto (Jokpro) untuk Pilpres 2024. Partai Demokrat menilai gagasan tersebut menjadi celah masuknya otoritarian.
"Gagasan 3 periode adalah bentuk pengkhianatan terhadap reformasi, dan ini ada celah masuknya napas otoritarianisme," kata Deputi BPOKK Partai Demokrat, Jemi Setiawan kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).
Menurut Jemi, Jokowi sepatutnya memaksimalkan waktu sisa masa jabatan sehingga berakhir dengan mulus. Wacana jabatan presiden tiga periode dapat dilupakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebutuhan Pak Jokowi adalah memaksimalkan waktunya untuk kinerja yang terbaik dengan dibantu oleh seluruh stakeholder agar dalam masa pemerintahannya berakhir dengan soft landing," ujar Jemi.
"Soal siapa yang layak maju dalam kontestasi 2024 tentu rakyatlah yang menjadi hakimnya. Intinya sekali lagi lupakan niatan upaya 3 periode kembali fokus bekerja dengan waktu yang tersisa," sambungnya.
Presiden Jokowi sebelumnya sudah tegas menolak wacana jabatan presiden tiga periode. Partai Demokrat, kata Jemi, menghormati Jokowi hingga masa jabatannya berakhir.
"Tidak ada kebutuhan mendesak apapun untuk perpanjangan masa presiden. Kalau pun ada, justru saat ini sebagian masyarakat sudah ada yang inginkan Jokowi mundur. Posisi Partai Demokrat akan konsisten menghormati Jokowi sampai akhir periode kedua," imbuhnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Saksikan juga 'Survei Parameter Politik: 25,3% Warga Mau Jokowi 3 Periode':
Relawan JokPro 2024 sebelumnya direncanakan akan membentuk sekretariat pada Sabtu (19/6) bertempat di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. M Qodari, pelantang gagasan Jokowi 3 periode, mengatakan organisasi itu merupakan wadah dari beberapa pihak yang menyambut baik gagasan tersebut. Diketahui, gagasan itu juga sempat dilontarkan Qodari pada Februari-Maret lalu.
"Organisasi ini merupakan wadah dari berbagai pihak yang menyambut ide dan gagasan yang saya lontarkan di beberapa media, pada Februari-Maret 2021," kata Qodari, kepada wartawan, Jumat (18/6).
