Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo sepakat dengan Komisi III agar jalur sepeda permanen dibongkar. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan keberadaan jalur sepeda di Sudirman-Thamrin tetap ada.
"Jalur sepeda tetap ada," kata Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (18/6/2021).
Riza mengatakan hal yang menjadi perdebatan adalah mengenai planter box atau beton pemisah jalur sepeda dengan jalur kendaraan bermotor. Dia menuturkan akan membahas dan mempelajari masalah tersebut.
"Yang dibahas adalah beton pemisahnya. Nanti Kita akan pelajari bersama-sama," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, ide pembongkaran jalur sepeda permanen itu disampaikan oleh Ahmad Sahroni. Pimpinan Komisi III DPR RI itu memberi masukan agar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin dibongkar.
"Mohon kiranya Pak Kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman-Thamrin. Jangan sampai ada isu tentang diskriminasi, baik sepeda road bike dan sepeda seli. Sampai terjadi kemarin ada memecah belah perkataan yang tidak pantas disampaikan oleh salah satu komunitas," kata Sahroni dalam rapat, Rabu (16/6/2021).
Merespons hal itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sepakat agar jalur sepeda permanen itu dibongkar. Jenderal Sigit mengatakan akan melakukan studi banding ke negara yang mempunyai jalur sepeda.
Soal jam dan luas jalur sepeda, Jenderal Sigit mengatakan akan berkoordinasi dengan Kemenhub dan Pemprov DKI Jakarta.
"Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Jenderal Sigit.
Jenderal Sigit mengatakan bahwa akan melakukan studi banding ke negara yang mempunyai jalur sepeda.
"Kami akan studi banding ke beberapa negara sehingga kemudian, di negara terdekat kita, sehingga kemudian pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja maupun berolahraga. Terkait dengan jamnya kemudian pengaturan luas wilayahnya daerah mana saja ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah DKI," ujarnya.
(dwia/dwia)
