Komisioner KPK Ingatkan Kader Golkar soal Titik Rawan Korupsi Dewan

Komisioner KPK Ingatkan Kader Golkar soal Titik Rawan Korupsi Dewan

Inkana Putri - detikNews
Jumat, 18 Jun 2021 21:55 WIB
Golkar Jatim
Foto: Golkar Jatim
Jakarta -

Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Sarmuji mengapresiasi kehadiran Komisioner KPK Nurul Ghufron di Workshop Pendalaman Tugas DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi Partai Golkar se-Jawa timur 2021 di Hotel Golden Tulip, Kota Batu. Dalam kesempatan tersebut, Ghufron memberikan tips mencegah kebocoran APBD di setiap pemerintah daerah.

"Kehadiran komisioner KPK sangat penting untuk memberikan penjelasan sisi-sisi rawan dari tugas DPRD agar potensi fraud dapat dihindari. Kami berharap tidak ada satupun anggota DPRD se-Jawa Timur yang terkena masalah karena masuk daerah rawan," ungkap Sarmuji dalam keterangan tertulis, Jumat (18/6/2021).

Terkait cara mencegah kebocoran APBD, Ghufron mengatakan terdapat dua faktor yang dapat dilakukan, yaitu faktor teknis dan non teknis. Adapun faktor teknis adalah dengan mematuhi prosedur dan ketentuannya secara benar. Sedangkan faktor non teknis adalah menjaga spirit sebagai wakil rakyat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mencegah kebocoran APBD yang pertama adalah faktor teknis seperti mematuhi prosedur serta menjalankan ketentuan secara benar. Sedangkan faktor kedua adalah non teknis spirit sebagai anggota dewan. Menjaga spirit ini supaya tidak salah dalam motivasi menjadi anggota dewan," ungkapnya.

Dalam presentasinya, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini pun membeberkan fakta kasus yang ditangani KPK sejak 2004 hingga Desember 2020. Berdasarkan profesi, terdapat 3 tindak pidana korupsi yang dilakukan yakni, swasta, anggota DPR & DPRD dan pejabat eselon ASN.

ADVERTISEMENT

Oleh karena itu, Ghufron mengingatkan kepada seluruh anggota Dewan Partai Golkar untuk berhati-hati. Pasalnya, titik-titik rawan korupsi selalu ada di dalam pemerintah daerah.

"Peta kriminologi korupsi, modus yang paling banyak adalah suap, yang paling banyak memberi suap adalah swasta. Kedua Anggota DPR maupun DPRD yang salah satu modusnya adalah uang getok perda, uang getok APBD dan lain-lain," kata Ghufron.

Selain itu, Ghufron pun mengimbau para kader Golkar yang ada di DPR untuk selalu menjaga motivasinya, yakni untuk mendedikasikan diri kepada orang lain.

"Terjun ke dunia politik untuk mendedikasikan dirinya untuk orang lain, bukan untuk masing-masing lagi. Jangan anggap profesi politik sebagai mata pencaharian," pungkas Ghufron.

(akn/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads