Bursa calon Panglima TNI menghangat menjelang Marsekal Hadi Tjahjanto pensiun. Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut mengatakan pergantian Panglima TNI bisa dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan, salah satunya rotasi matra.
"Proses pergantian panglima, selain melalui mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang, tentu juga akan mendapatkan pertimbangan khusus lainnya, seperti pertimbangan rotasi tiga matra, hierarki senioritas, hingga regenerasi di tubuh organisasi lembaga TNI. Hal ini tentu menjadi pertimbangan khusus," kata Hillary kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).
Bicara rotasi matra, Panglima TNI saat ini, Marsekal Hadi Tjahjanto, berasal dari TNI AU. Panglima TNI sebelum Hadi, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, berasal dari TNI AD. Jika sesuai rotasi matra, Panglima TNI selanjutnya harus berasal dari TNI AL.
Dalam bursa calon Panglima TNI saat ini, ada dua nama yang mencuat. KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono.
Kembali ke Hillary, menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem itu, aspek yang terpenting adalah stabilitas keamanan menuju Pemilu 2024. Dalam arti, Panglima TNI mendatang harus bisa bekerja ekstra mengamankan Pemilu 2024.
"Namun, menurut saya, dari berbagai pendekatan dan pertimbangan, yang terpenting adalah aspek stabilitas keamanan dan politik. Mengingat dalam agenda pemilu pada 2024 yang dilakukan secara serentak membutuhkan kerja keras dan ekstra dalam mengamankan dan menyukseskan perhelatan akbar tersebut," papar Hillary.
Hillary meyakini pergantian Panglima TNI akan dilakukan dalam waktu dekat. Marsekal Hadi Tjahjanto akan pensiun pada November 2021.
"Pergantian Panglima TNI mungkin akan dilakukan Presiden RI Joko Widodo dalam waktu dekat ini. Kita tahu bahwa pengangkatan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden. Tidak ada intervensi dari pihak mana pun mengingat setiap calon tentu memiliki kompetensi yang sama baiknya," tutur Hillary.
Sekadar informasi, Komisi I DPR merupakan alat kelengkapan Dewan (AKD) yang memiliki ruang lingkup tugas di antaranya bidang pertahanan dan luar negeri. TNI dan Kementerian Luar Negeri adalah sejumlah mitra Komisi I DPR.
(zak/gbr)
