Ketua DPD Golkar Jatim M. Sarmuji menyatakan serius dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas para kadernya yang duduk di DPR provinsi maupun kabupaten kota. Hal itu ditunjukkan dengan mengadakan workshop yang mengundang Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Komisioner KPK Nurul Ghufron.
Workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan di masing-masing daerahnya. Menurutnya, anggota DPRD baik provinsi atau kabupaten/kota harus tahu kedudukannya dalam undang-undang pemerintah daerah.
"Kami merasa terhormat, ketua BPK dan komisioner KPK bisa hadir dalam workshop peningkatan kapasitas fraksi. Kami berharap pemateri berkualitas bisa menjadi pendorong semua FPG se-Jatim untuk menjalankan fungsinya secara optimal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/6/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, kata dia, anggota dewan yang berasal dari Partai Golkar di satu sisi adalah penyuara aspirasi masyarakat dan di sisi lain adalah seorang teknokrat yang mengelola pemerintahan. Maka dari itu, Anggota DPR Golkar harus memiliki kemampuan keduanya.
"Kami meminta seluruh anggota DPRD se-Jawa Timur bisa menjadi penyuara kepentingan masyarakat yang efektif sekaligus memiliki kemampuan teknokratis dalam pemerintahan," ungkap Anggota DPR RI Dapil VI Jatim tersebut
Sarmuji mewanti-wanti seluruh Anggota Fraksi Golkar agar berperan sebagai etalase dan marketing partai yang baik. Performa fraksi di ranah publik akan sangat menentukan bagaimana citra partai di masyarakat
"Harapan besar kami bebankan kepada fraksi Golkar untuk menjadi etalase yang indah di mata publik dengan cara menjalankan fungsi fraksi dengan baik dan benar. Performa fraksi di ranah publik akan sangat menentukan bagaimana citra partai di masyarakat," pungkasnya.