Warga Blok Cepu Usulkan Perda Pembebasan Tanah

Jakarta - Masyarakat sekitar sumur migas Blok Cepu di Bojonegoro, mengusulkan pemerintah dan legislatif segera menyiapkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur mekanisme pembebasan lahan yang luasnya memakan hampir 1000 hektar itu.Adanya Perda untuk pembebasan tanah yang akan dimanfaakan eksplorasi dan eksploitasi migas di Kecamatan Ngasem dan Kalitidu, sangat diperlukan untuk melindungi nasib para pemilik lahan dari kesulitan administrasi."Kita setuju jika mekanisme dan tata cara pembebasan tanah diatur perda, itu akan kita usulkan. Kalaupun nanti pemda terlibat dalam tim pembebasan tanah sifatnya hanya fasilitas saja. Tapi kalau perda intu sampai mengatur harga jual, maka akan kita tentang habis-habisan, " kata Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Banyuurip Parmani saat dihubungi detikcom, Sabtu (18/3/2006).Alasan diperlukannya payung hukum ini, menurut Parmani, karena belakangan ini banyak spekulan maupun calo tanah yang sudah bergeriliya di kawasan yang terkena proyek ekploitasi di 12 desa di dua kecamatan, Ngasem dan Kalitidu."Warga di sini kebanyakan berpendidikan rendah. Tidak bisa dipungkiri mereka akan melepas tanah degan iming-iming segepok uang. Tapi yang lebih penting setelah tanahnya terjual, nasib keluarga mereka ini harus tetap diperhatikan oleh pengelola sumur minyak. Bukannya harus pergi pindah desa tanpa bisa bekerja di proyek itu," tegas Parmani yang sehari-harinya sebagai Guru Bahasa Indonesia di SMPN Kalitidu ini.Data yang dihimpun di Desa Mojodelik dan Gayam kecamatan Ngasem menyebutkan sebagian besar masyarakat setempat mematok harga Rp 100 ribu - Rp 150 ribu setiap meternya.Harga itu jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasaran sebelumnya ada rencana ekploitasi dilakukan yang hanya berkisar Rp 20 ribu-30 ribu/meter. Sebab kondisi lahan di kawasan itu sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sistem tadah hujan.Dan apabila musim kemarau tiba, tak ayal lahan-lahan itu akan kering kerontang. (ary/)