Basarah hingga Mahfud MD Ingatkan Pikiran Radikal Bahayakan Demokrasi

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Jumat, 18 Jun 2021 10:58 WIB
Ahmad Basarah
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum Persatuan Alumni (PA) GMNI Ahmad Basarah mengingatkan bahaya berbagai pikiran eksklusif dan radikal yang melahirkan sikap anti kebinekaan hingga persatuan bangsa. Menurutnya, sikap moderasi beragama penting untuk mencegah hal itu.

"Untuk itu saya memberi apresiasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjadikan sikap-sikap moderasi, khususnya moderasi beragama, sebagai kebijakan resmi pemerintah untuk mereduksi pikiran-pikiran eksklusif dan radikal itu," ujar Basarah dalam keterangannya, Jumat (18/6/2021).

Hal ini dia ungkapkan saat membuka webinar nasional ketujuh PA GMNI bertajuk 'Paham Kebangsaan, Globalisasi, serta Politik Identitas: Meneguhkan Kembali Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Sumber dari Segala Sumber Hukum'. Webinar tersebut digelar secara maraton menampilkan berbagai narasumber untuk menyongsong Kongres IV PA GMNI di Bandung, Jawa Barat, Kamis (17/6).

Hadir dalam webinar sebagai keynote speaker di Webinar itu Menkopolhukam Mahfud MD. Dia juga menegaskan sikap dan pikiran ekslusif tidak bisa ditoleransi dalam kehidupan berbangsa yang berbhineka seperti di Indonesia. Dia memberi contoh terorisme lahir dari sikap-sikap eksklusif yang menjurus pada radikalisme dan intoleransi, yang wujud aktualnya adalah tindakan-tindakan jihadis dalam bentuk terorisme dan kriminalitas.

"Terorisme membahayakan demokrasi sebab pelakunya tidak menerima perbedaan yang diusung demokrasi. Aksi-aksi teroris menimbulkan ketakutan semua orang sebab teror mereka mengancam fasilitas publik secara nasional bahkan internasional. Karena itu saya selalu mengajak agar Pancasila yang mengusung nilai-nilai inklusif dihayati lewat kesadaran hati, bukan hafalan otak," jelas Mahfud.

Senada dengan Mahfud, Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono menilai kaum nasionalis tidak boleh berhenti melakukan sosialisasi Pancasila untuk menjadi antitesis dari pikiran-pikiran eksklusif yang terus berkembang di Tanah Air.

"Jika kaum nasionalis hanya berdiam diri, Indonesia di ambang bahaya dikuasai oleh anak-anak bangsa yang berpikiran eksklusif," jelas Hariyono.

Lebih lanjut, Political Scholar dari Universitas Indonesia Reni Suwarso Darmono juga berpendapat, PA GMNI tempat bernaung kaum nasionalis mestinya memiliki grand strategy dan road map yang jelas dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. Dengan grand strategy yang dirumuskan secara serius dan matang, kata dia, nilai-nilai Pancasila jadi lebih mudah diimplementasikan di tengah masyarakat dan menjadi baju untuk pembangunan nasional.

"Untuk itu saya rekomendasikan agar seluruh anggota, alumni, dan simpatisan GMNI untuk membangun basis di kampus-kampus. Saat ini banyak kampus dikuasai oleh kelompok yang mengembangkan pikiran-pikiran eksklusif dan itu berbahaya buat kesatuan bangsa di masa depan," jelasnya.

Di sisi lai, Duta Besar RI untuk Tunisia Ikrar Nusa Bhakti menegaskan masyarakat Indonesia seharusnya bersyukur memiliki ideologi Pancasila yang menyatukan perbedaan di antara anak bangsa. Dia mengajak semua pihak melihat keruntuhan Yugoslavia, kejatuhan Jerman Timur, dan negara-negara yang pecah lainnya akibat perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Karena itu, mari jaga Pancasila dari rongrongan orang-orang yang antikebinekaan, yang gemar mengembangkan sikap-sikap dan pikiran inklusif," tegas Peneliti Politik LIPI itu.

Simak juga video 'Cegah Gerakan Radikal, MUI: Perkuat Kekuatan Iman':

[Gambas:Video 20detik]



(prf/ega)