Round-Up

Pro-Kontra Rencana Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen Jakarta

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 17 Jun 2021 23:02 WIB
Pemprov DKI Jakarta mulai mempermanenkan jalur sepeda di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Begini potret pembatas jalur sepeda yang mulai terpasang.
Jalur sepeda permanen di Jakarta (Grandyos Zafna/detikcom)

PKS DKI

Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Abdul Aziz tidak setuju jika jalur sepeda permanen di Jakarta dibongkar. Sebab, jalur sepeda tersebut dianggap menjaga keamanan dan keselamatan para pesepeda.

"Saya setuju tetap ada untuk menjaga keamanan dan keselamatan pesepeda," ucap Abdul Azis kepada wartawan, Rabu (16/6).

Semua pihak terkait pun diminta melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Abdul Aziz menekankan bahwa dalam polemik ini semua pengendara harus terakomodasi aspirasinya.

"Sebelum mengambil tindakan saya imbau pada semua pihak dipelajari dulu kajian, latar belakang, tujuan dan sasaran adanya jalur sepeda tersebut," terang Aziz.

Ombudsman DKI

Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya meminta Pemprov DKI dan Polri melakukan kajian berbasis bukti soal rencana pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin. Ombudsman DKI juga meminta kedua belah pihak membuka partisipasi publik.

Ombudsman bahkan 'menyeret-nyeret' Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2020. Di mana, dalam peraturan tersebut diatur bahwa penetapan jalur sepeda merupakan di Jakarta merupakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta.

Ombudsman memandang regulasi-regulasi tentang standar dan pemanfaatan jalan, jalur khusus pesepeda dan trotoar yang diatur dalam peraturan-peraturan Menteri Perhubungan sudah disusun dan ditetapkan berdasarkan kajian keilmuan sesuai dengan kompetensi lembaga terkait.

"Maka, jika ingin melakukan perubahan terhadap standar dan pemanfaatan jalan, jalur khusus atau pedestrian, harus dilakukan kajian terlebih dahulu oleh pihak yang ingin melakukan perubahan, termasuk Polri jika ingin menghapus pembatas jalur sepeda tersebut," kata Kepala Ombudsman perwakilan DKI, Teguh P Nugroho, dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6).

Tanggapan Pemprov DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan keputusan terkait jalur sepeda di DKI belum final. Menurutnya, Pemprov DKI masih melakukan evaluasi terhadap jalur sepeda.

"Terkait jalur sepeda semuanya masih dalam proses uji coba pengkajian Pak Gubernur belum mengeluarkan keputusan. Tentu keputusan yang diambil akan mendengarkan masukan dari semua pihak termasuk masukan dari Pak Kapolri," ujar Riza di Balai Kota, Rabu (16/6).

Riza tak memungkiri segala kebijakan Pemprov DKI tidak bisa memuaskan seluruh warga di Jakarta. Tapi, kebijakan yang ditetapkan adalah untuk kepentingan banyak orang.

"Semua kebijakan yang diambil tidak mungkin memuaskan semua pihak. Makanya kebijakan ini diambil untuk kepentingan banyak orang. Tidak ada kebijakan untuk semua orang," sebut Riza.



Simak Video "Waka Komisi III DPR Minta Kapolri Evaluasi Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin"
[Gambas:Video 20detik]

(zak/zak)