PPDB Sumut Dinilai Kacau, Ombudsman Minta Edy Rahmayadi Segera Bersikap

Datuk Haris Molana - detikNews
Rabu, 16 Jun 2021 23:24 WIB
Ilustrasi PPDB (Andhika Akbarayansyah)
Foto Ilustrasi PPDB (Andhika Akbarayansyah/detikcom)
Medan -

Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menilai ada masalah di proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Mereka meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi segera mengambil sikap.

"Sampai malam ini masih banyak yang menyampaikan keluhan ke Ombudsman. Orang tua siswa dan calon siswa sudah stres menunggu pengumuman ini," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar dalam keterangannya, Rabu (16/6/2021).

Abyadi menilai Edy terlihat tidak menyoroti masalah ini. Padahal, menurutnya, masalah ini bukanlah masalah enteng.

"Ombudsman RI perwakilan Sumut meminta Gubernur Edy Rahmayadi segera mengambil tindakan cepat yang solutif untuk mengatasi kekacauan pelaksanaan PPDB tingkat SMA yang saat ini terjadi di Sumut. Gubernur jangan menganggap enteng persoalan keruwetan pelaksanaan PPDB ini. Sejauh ini kami belum melihat campur tangan gubernur dalam menyikapi ruwetnya pelaksanaan PPDB ini," sebut Abyadi.

Dia menyayangkan Gubernur Edy yang melakukan kunjungan kerja sementara Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara juga tidak berada di Medan.

"Yang kami lihat, gubernur justru kunker ke daerah-daerah. Sementara, Kadisdik Sumut juga tidak berada di Medan. Terbukti, surat edaran penundaan pengumuman PPDB jalur prestasi, ditandatangani oleh Pelaksana Harian (Plh) Kadis. Kami melihat pelaksanaan PPDB tingkat SMA di Sumut saat ini sangat kacau," ujar Abyadi.

"Ini terlihat sejak proses pendaftaran jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua pada 7-9 Juni akhirnya diperpanjang dan sampai saat ini pengumuman jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan itu belum bisa diumumkan. Sementara sesuai tahapan, pendaftaran jalur zonasi juga sudah mulai dilakukan. Tapi, justru tidak bisa dilaksanakan," sebut Abyadi.

Ombusman melihat kekacauan PPDB ini diduga terjadi akibat Disdik Sumut yang tidak tepat menetapkan pihak ketiga (vendor atau programmer) yang menangani aplikasi PPDB tingkat SMA di Sumut. Ombudsman menduga penetapan pihak ketiga itu sarat akan kepentingan.

"Kuat dugaan, pemilihan atau penetapan pihak ketiga (vendor atau programmer) aplikasi PPDB ini cenderung didasarkan pada faktor kepentingan tertentu oknum di Disdik Sumut bukan didasark pada keinginan agar PPDB di Sumut berjalan baik dan sukses. Seharusnya Disdik Sumut memilih, menetapkan pihak ketiga yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan PPDB," ujar Abyadi.

(aik/aik)