Aparat Diminta Tak Balas Dendam

Jakarta - Sejumlah LSM mendesak pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat Papua menahan diri dan tidak melakukan manuver atas tewasnya 4 aparat di Abepura. Pemerintah juga diimbau lebih mengintensifkan kembali proses dialog.Hal itu disampaikan sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Non Pemerintah dalam jumpa persnya di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta, Jumat (17/3/2006).LSM yang hadir antara lain Kontras, Demos, Elsam, Imparsial, PBIH dan Human Right Working Group (HRWG)."Untuk meredam situasi panas di Papua dan damai bisa dipulihkan, kami memandang penting semua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan manuver yang bisa menghasilkan kekerasan lagi," jelas Koordinator Kontras Usman Hamid.Pemerintah, imbuh dia, juga harus menjamin perlindungan keamanan dan HAM bagi masyarakat di Papua selama proses hukum dilakukan di sana.Aparat keamanan diminta tidak melakukan eskalasi kekerasan yang lebih jauh dalam merespons kejadian kekerasan di Abepura. Jadi upaya sweeping yang dilakukan pihak keamanan sulit dibenarkan, apalagi dengan melakukan penyisiran ke sejumlah tempat atau perumahan penduduk di wilayah Jayapura, Abepura dan Sentani hingga Jumat ini."Pengalaman membuktikan bahwa tindakan balasan aparat keamanan selalu berpotensi menciptakan pelanggaran HAM baru seperti kasus Abepura tahun 2000 lampau," katanya.Sementara Ketua HRWG Rafendi Djamin menyesalkan terjadinya aksi demo di Abepura yang menewaskan tiga personel Brimob dan 1 anggota TNI AU. Hal itu tidak dibenarkan untuk alasan apapun.Sebenarnya, kejadian Kamis 16 Maret tidak perlu terjadi jika pemerintah mau mendengarkan keluhan dan membuka ruang dialog terhadap tuntutan rakyat Papua untuk menutup Freeport. Tapi pemerintah ternyata tidak peka.Meski begitu, kejadian tersebut dinilai merupakan tanggung jawab aparat keamanan, khususnya Polri. Kenapa Polri tidak melakukan tindak keamanan yang memadai dan proporsional dalam menghadapi jumlah pengunjuk rasa sebesar itu."Jatuhnya korban itu sangat memprihatinkan," kata dia. Untuk itu Rafendi mendesak agar dilakukan investigasi kenapa hal itu bisa terjadi, termasuk juga kenapa masyarakat Papua selama ini selalu disakiti. (umi/)