.webp)
Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan memperhatikan kearifan lokal (local wisdom). Kehadiran IKN ini akan diatur lewat peraturan perundang-undangan yang kemudian diturunkan melalui peraturan daerah (Perda).
"Perda ini akan menjadi landasan hukum IKN dalam menampung kearifan lokal," ujar Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro saat berdialog dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Penajam Paser Utara di Kantor DPRD Penajam Paser Utara, seperti dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6/2021).
Juri menjelaskan saat ini rancangan undang-undang (RUU) IKN sudah masuk Prolegnas 2021. Kendati demikian, kata Juri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih membutuhkan informasi terkini dari lapangan sebelum menyerahkan Surpres ke DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"COVID-19 menjadi game changer, sehingga pembangunannya akan menyesuaikan. Kantor Staf Presiden akan terus mengawal," kata Juri.
Tanggapan datang dari Ketua DPRD Penajam Paser Utara Jhon Kenedy. Dia setuju kepentingan masyarakat harus terakomodasi dalam pembangunan IKN baru.
"Banyak masyarakat yang ingin ikut menyuarakan pendapat. Mereka tidak mau tergusur dan butuh eksistensi," ujar Jhon.
Sementara itu, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud berbicara mengenai masih adanya masalah terkait infrastruktur. Dia berharap pembangunan IKN segera terwujud.
"Kami yakin IKN tidak hanya membantu perkembangan Kalimantan Timur, tapi Kalimantan secara keseluruhan," ujar Abdul.
(knv/dhn)
