Partai Demokrat (PD) menilai langkah Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengumumkan penghapusan fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer PT Pertamina terkesan politis. PD menyebut masalah kredit adalah persoalan internal Pertamina.
"Hal seperti itu menjadi kebijakan internal BUMN, silakan saja diputuskan yang terbaik bagi korporasi," kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PD, Herman Khaeron, kepada wartawan, Rabu (16/6/2021).
Herman menilai harusnya Ahok sebagai Komut Pertamina hanya menyampaikan di internal direksi. Sehingga Herman menilai fasilitas kredit yang akhirnya diketahui publik itu bersifat politis.
"Jika Komisaris Utama memiliki arah dan kebijakan korporasi sebaiknya disampaikan dan dibicarakan dengan direksi. Kalau disampaikan ke publik kesan saya politis," katanya.
Sebelumnya, Ahok menghapus fasilitas kredit bagi pejabat Pertamina. Ahok mengatakan fasilitas kartu kredit tersebut memiliki potensi penyalahgunaan yang besar.
"Kontrol dari kemungkinan pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan memajukan kinerja perusahaan," ungkap Ahok ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/6).
Simak juga 'Tangki Pertamina di Cilacap Terbakar, Pasokan BBM dan LPG Aman?':
(lir/zak)
