Kabar Gembira! Ancaman Penjara ke Tukang Gigi di RUU KUHP Dihapus

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 16 Jun 2021 10:24 WIB
Ilustrasi Fokus RUU KUHP
Ilustrasi RUU KUHP (Andhika Akbarayansyah/detikcom)
Jakarta -

Sosialisasi RUU KUHP menyerap berbagai aspirasi masyarakat, salah satunya soal ancaman pidana penjara ke para tukang gigi. Atas pertimbangan banyak hal, pemerintah menghapus pasal tersebut.

"Yang terkait dengan dokter, praktik dokter dan dokter gigi. Pemerintah mengusulkan untuk dihapus karena pasal ini telah diatur dalam Pasal 76 UU Nomor 29/2004 tentang Praktik Kedokteran. Kalau diatur justru akan memiliki implikasi pengaturan," kata guru besar hukum pidana UGM, Prof Marcus Priyo Gunarto.

Pasal yang dimaksud adalah Pasal 276 ayat 2 RUU KUHP. Berikut ini bunyi pasal yang akan dihapus itu, sebagaimana dikutip detikcom, Selasa (16/6/2021):

Setiap Orang yang menjalankan pekerjaan menyerupai dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Selain alasan di atas, pasal pidana untuk tukang gigi dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di era Ketua MK Mahfud Md. Pada 15 Januari 2013, MK membatalkan kriminalisasi tukang gigi, sepanjang telah mengantongi izin pemerintah. Bunyi Pasal 78 UU Kedokteran harus dibaca:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 150 juta.

"Seharusnya, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara dokter gigi dan tukang gigi saling bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkatkan kesehatan khususnya kesehatan gigi masyarakat," kata Ketua MK Mahfud Md saat membacakan putusan tersebut.

MK menilai profesi tukang gigi dapat dimasukkan/dikategorikan dalam satu jenis pelayanan kesehatan tradisional Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam suatu peraturan tersendiri. Berdasarkan penilaian hukum di atas, MK berpendapat Pasal 73 ayat (2) UU 29/2004 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu bertentangan dengan konstitusi jika larangan dalam pasal tersebut diberlakukan terhadap tukang gigi yang telah memiliki izin dari pemerintah.

"Penghapusan pekerjaan tukang gigi dengan alasan karena pekerjaan tersebut berisiko sehingga hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berkompeten sebagaimana keterangan pemerintah, menurut Mahkamah, hal tersebut bukan merupakan penyelesaian yang tepat. Karena selain keberadaan pekerjaan tukang gigi telah lebih dahulu ada sebelum adanya kedokteran gigi di Indonesia, keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif lain bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau," ujar Mahfud Md.

Simak juga 'Ini Alasan RUU Perlindungan Data Pribadi Tak Kunjung Selesai Dibahas':

[Gambas:Video 20detik]

(asp/zak)