GAM Diminta Ganti Nama

Banda Aceh - Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Nama itu identik dengan gerakan separatis. Setelah ada perjanjian damai dengan Indonesia, nama GAM dinilai tidak lagi sesuai 'tren'.GAM pun diminta untuk mengubah namanya. Baik secara keseluruhan, maupun mengganti kata "merdeka" menjadi kata yang kondusif dan sesuai dengan kondisi psikologis sekarang.Tapi ternyata bagi GAM, itu bukan persoalan simpel. Sebab bagaimanapun juga nama GAM sudah memiliki pamor. Lagipula hal itu tidak diatur MoU RI-GAM.Jadi, hingga Jumat (17/3/2006) ini, nama GAM masih tetap terpakai. Mengenai sampai kapan nama itu akan digunakan, GAM tidak menutup kemungkinan akan menggantinya di masa yang akan datang."Nama GAM itu sebagai semacam stakeholder dalam meneken perjanjian antara dua pihak yang berkonflik," jelas Jubir GAM Swedia Bakhtiar Abdullah di Kantor Pusat GAM, Lamdingin, Banda Aceh.Bakhtiar yang ditemui pada Rabu 15 Maret itu menjelaskan, nama GAM tetap dipakai karena yang dimobilisasi sesuai MoU RI-GAM adalah Tentara Nanggroe Aceh (TNA)."Jadi TNA yang sudah tidak ada. Sedangkan GAM tetap berdiri sebagaimana biasa sebagai stakeholder," katanya lagi."Tapi apakah namanya akan berubah atau tidak, itu nantilah di masa mendatang dan diputuskan oleh pucuk pimpinan. Saya tidak punya wewenang. Yang jadi persoalan adalah komitmen setelah MoU diteken," ujar Bakhtiar.Desakan agar GAM mengubah namanya disampaikan Kepala Aceh Monitoring Mission (AMM) Pieter Feith saat ditemui di kantornya, Jl Tengku Abdul Rauf, Banda Aceh, Rabu 15 Maret."Sampai kapan kata GAM harus dipertahankan. Sebab nama itu berhubungan dengan masa lalu. Jika RUU Pemerintahan Aceh telah rampung, GAM harus mempertimbangkan untuk ganti nama," ujarnya.Tidak hanya GAM, Feith juga menyoroti Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). Organisasi perjuangan masyarakat sipil Aceh yang dibentuk oleh kongres mahasiswa dan pemuda Aceh ini juga diminta mengganti nama."Kata 'referendum' merupakan kata yang tidak menolong. Saya beritahu SIRA agar mengganti kata 'referendum', misalnya 'rekonsiliasi'. Karena kata 'referendum' tidak sesuai lagi dan terkait dengan masa lalu," tutur Feith. (sss/)