Komisi VIII DPR Dukung BAZNAS Akselerasi Perpres Zakat ASN

Yudistira Imandiar - detikNews
Selasa, 15 Jun 2021 20:22 WIB
DPR
Foto: Istimewa
Jakarta -

Komisi VIII DPR RI mendukung BAZNAS untuk mengakselerasi implementasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan ASN, TNI, Polri, dan BUMN melalui BAZNAS. Perpres tersebut dianggap dapat mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tb. Ace Hasan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan BAZNAS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (14/6). Rapat dihadiri sejumlah anggota Komisi VIII DPR lintas fraksi.

Hadir dalam RDP tersebut, Ketua BAZNAS Prof Noor Achmad Wakil Ketua BAZNAS Mo Mahdum, Pimpinan BAZNAS Zainulbahar Noor, Nadratuzzaman Hosen, Nur Chamdani, Rizaludin Kurniawan, Saidah Sakwan, Dirut BAZNAS Arifin Purwakananta, Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Wahyu TT. Kuncahyo, dan Sekretaris BAZNAS Ahmad Zayadi.

Menurut Ace Hasan dengan akselerasi penerapan Perpres tersebut, BAZNAS diharapkan dapat memperluas sasaran dan penerima bantuan kepada seluruh mustahik di Indonesia. Dengan begitu semakin banyak masyarakat yang terbantu.

"Komisi VIII DPR mengimbau BAZNAS agar mampu meningkatkan pengumpulan ZIS-DKSL melalui peningkatan kepercayaan publik (public trust) terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat," sambung Ace Hasan dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (15/6/2021).

DPR, lanjutnya, juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengupayakan regulasi yang memberikan insentif kepada muzakki (pemberi zakat) dengan mengakumulasi nilai 2,5% zakat menjadi pengurang persentase pajak perorangan atau perusahaan.

(akn/ega)