Kena DO di Masa Pandemi, 19 Mahasiswa Gugat STAN ke PTUN

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Selasa, 15 Jun 2021 16:59 WIB
Kampus PKN STAN
Ilustrasi PKN STAN (Foto: Pinterst)
Jakarta -

Belasan mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) menggugat universitasnya. Mereka menggugat STAN lantaran di-drop out (DO) dari perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu. DO itu dilakukan PKN STAN terhadap 69 mahasiswanya pada 17 Maret 2021.

Dilihat detikcom, Selasa (15/6/2021), gugatan itu dilayangkan pada 14 Juni 2021 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang. Gugatan dengan nomor perkara 37/G/2021/PTUN.SRG itu baru dalam tahap pendaftaran perkara.

Ada 19 mahasiswa yang tercantum sebagai penggugat. Sedangkan nama Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Rahmadi Murwanto tercantum sebagai tergugat.

Dalam petitumnya, para mahasiswa itu meminta STAN membatalkan dan mencabut surat Pengumuman No PENG-31/PKN/2021 tentang Kelulusan dan Ketidaklulusan Mahasiswa Semester Gasal Program Studi Diploma III dan Diploma IV Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Akademik 2020/2021 tertanggal 17 Maret 2021 khususnya Lampiran I No. 158, 292, 378, 555, 581, 590, 609, 611, 622, 647, 685, 779, 791, 803, 859, 884, 1374, 1415 dan Lampiran II No. 120.

Dalam surat pengumuman tersebut, ada 73 mahasiswa yang dinyatakan Tidak Lulus. Ada bermacam-macam alasan Tidak Lulus tersebut, dari Indeks Prestasi (IP) kurang dari 2,75 hingga mendapatkan nilai D pada Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB).

Berikut ini rinciannya:

Mengundurkan Diri: 1 orang
Menunda: 4 orang
Nilai D: 10 orang
IP di Bawah 2,75: 57 orang

Salah seorang mahasiswa yang ikut menggugat, Bernika Putri Ayu Situmorang, menyebut proses DO terhadapnya sebagai bentuk ketidakadilan. Menurutnya, proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi virus Corona telah mempersulit mahasiswa.

"Kami merasa bahwa proses PJJ mempersulit pembelajaran, dan kami memohon agar STAN bisa memberikan kebijakan khusus kepada mahasiswa selama penerapan PJJ. Kami berharap STAN mengindahkan pernyataan Bapak Menteri Pendidikan," kata Bernika dalam keterangan tertulis yang diterima dari kuasa hukumnya, Damian Agata Yuvens.

Sebagai informasi, PKN STAN memang mempunyai standar kelulusan yang relatif tinggi dibanding kampus lainnya untuk menjaga kualitas para abdi negara. Mahasiswa yang tidak memperoleh IP di atas 2,75 atau memperoleh nilai D pada mata kuliah tertentu akan secara otomatis masuk daftar DO PKN STAN di setiap penghujung semester tanpa diberi kesempatan untuk memperbaiki nilainya. Bahkan, setiap mahasiswa yang di-DO harus membayar ganti kerugian yang dapat mencapai puluhan juta rupiah.

"Kalau misalnya kami belajarnya normal sih, tidak apa-apa di-DO. Tapi masalahnya, PJJ ini memang sangat menyulitkan: bukan hanya untuk bisa mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh dosen tapi juga berbagai kesulitan lain, misalnya mendapatkan sinyal internet yang cukup. Penting untuk disadari bahwa mahasiswa STAN berasal dari seluruh Indonesia, dengan latar belakang ekonomi yang juga beragam. Perjuangan ini tidak hanya tentang kami melainkan untuk mencegah agar ketidakadilan ini tidak lagi terjadi di masa mendatang," papar Bernika.

Sementara itu, kuasa hukum ke-19 mahasiswa tersebut menjelaskan gugatan ini bukan masalah DO belaka. Menurutnya, STAN tidak cukup peka terhadap kondisi mahasiswanya.

"Kami berjuang bersama teman-teman mahasiswa sebab bagi kami ini bukan masalah DO belaka melainkan bagaimana dunia pendidikan tidak cukup peka terhadap kondisi peserta didik," tutur Damian.

"Pada dasarnya pandemi ini memang dirasakan oleh semua orang. Namun dampaknya berbeda bagi setiap orang. Karenanya, penyelenggara pendidikan perlu lebih peka dalam menyikapi kondisi ini. Tidak bijak rasanya untuk langsung men-DO ketika proses pembelajaran yang dijalankan oleh para mahasiswa sendiri tidak maksimal," sambung dia.

(mae/fjp)