Komnas Perempuan Anggap Wajar 'Wanita' Jadi Alasan Vonis Pinangki Disunat

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 15 Jun 2021 10:23 WIB
Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang lanjutan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/10/2020). Pinangki tampak berbusana muslim syari.
Pinangki Sirna Malasari (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Komnas Perempuan buka suara soal keputusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menyunat vonis jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) dengan alasan 'perempuan'. Komnas Perempuan menyebut peran gender memang bisa menjadi pertimbangan hakim.

"Peran gender baik laki-laki dan perempuan dalam praktik pengadilan, seperti kepala keluarga (laki-laki) dan ibu (perempuan) memang menjadi pertimbangan sebagai alasan yang meringankan. Jadi tidak hanya untuk kasus PSM dan korupsi. Tapi untuk semua kasus, sepanjang yang saya ketahui," kata Komisioner Komnas Perempuan, Siti, saat dihubungi, Selasa (15/6/2021).

Siti mengatakan hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan nondiskriminasi. Menurutnya, hal itu merupakan kewajiban berdasarkan Perma 3 Tahun 2017 yang menjadi pedoman hakim menangani perempuan berhadapan dengan hukum.

"Terlepas dari jumlah hukumannya, yang patut diketahui bahwa hakim dalam pemeriksaan perkara, baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan nondiskriminasi, sebagaimana diatur dalam Perma 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan Hukum (PBH) dengan mengidentifikasi fakta persidangan, diantaranya ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan dan relasi kuasa," ucap

Dia kemudian mengomentari alasan hakim meringankan vonis Pinangki, yakni seorang ibu dan masih memiliki anak berusia 4 tahun. Menurutnya, alasan tersebut sah-sah saja menjadi pertimbangan hakim dalam memberi vonis.

"Sedangkan terkait alasan-alasan yang meringankan bahwa PSM adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya, dalam praktik peradilan adalah hal yang menjadi pertimbangan tidak hanya dalam kasus tindak pidana korupsi. Peran gender juga menjadi pertimbangan bagi terdakwa laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga atau pencari nafkah utama," ujarnya.

Siti menilai hakim memang seharusnya menilai persoalan hukum, khususnya korupsi, dari perspektif perempuan. Dia menyebut perspektif perempuan bisa dilihat dari ada tidaknya kerugian dan dampak sosial yang berbeda dari laki-laki dan dialami oleh perempuan.

"Namun, selain posisi PSM yang tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain dan peran gendernya, yang harus digunakan hakim dalam penanganan seluruh kasus korupsi dan TPPU baik pelakunya laki-laki dan perempuan adalah perspektif perempuan. Perspektif perempuan dapat dilihat dari adanya kerugian dan dampak sosial yang berbeda yang dialami oleh laki-laki dan perempuan akibat korupsi. Perempuan lebih rentan menjadi korban, dan mengalami rintangan menikmati hak asasi perempuan karena korupsi, terutama korupsi di sektor layanan publik," ujarnya.

Meski demikian, dia menegaskan ada prinsip yang menyatakan semua setara di hadapan hukum. Namun, menurutnya, kesetaraan itu berarti pengakuan terkait adanya perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan yang berakar pada diskriminasi terhadap perempuan.

"Betul persamaan di muka hukum menjadi prinsip hukum kita. Namun pendekatan persamaan ini dalam konteks perempuan menggunakan pendekatan substantif yaitu mengakui ada perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan yang berakar dari diskriminasi terhadap perempuan. Kondisi sosial tersebut yang dalam sistem hukum menyebabkan hambatan akses keadilan dan pemulihan untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum (perempuan sebagai pelaku, saksi dan korban)," jelasnya.

Seperti diketahui, majelis banding yang diketuai Muhammad Yusuf dengan anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reny Halida Ilham Malik menyatakan Pinangki terbukti korupsi dan melakukan pidana pencucian uang. Majelis hakim juga menilai Pinangki telah mengakui dan menyesali perbuatannya.

"Pinangki mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa. Oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik," demikian putusan PT Jakarta yang dilansir di website-nya.

Majelis juga menjelaskan soal alasan mengurangi vonis Pinangki. Majelis hakim menilai Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih berusia 4 tahun dan layak diberi kesempatan untuk mengasuh serta memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya.

"Bahwa Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil," ujar majelis.

(haf/fjp)