Anggota DPR Prediksi Hukuman Djoko Tjandra Turun Usai Vonis Pinangki Disunat

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 15 Jun 2021 07:59 WIB
Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra tidak terima dituntut 4 tahun penjara. Dia mengklaim telah menjadi korban tipu-tipu dari seorang Pinangki Sirna Malasari.
Foto: Djoko Tjandra (Ari Saputra)
Jakarta -

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menyunat hukuman jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Keputusan Pengadilan Tinggi itu direspons beragam oleh sejumlah anggota Komisi III DPR RI.

Anggota Komisi III DPR F-PPP, Arsul Sani, menyebut putusan banding perkara Pinangki pantas dikritisi. Dia beralasan putusan tersebut akan berpengaruh kepada pihak penyuap Pinangki, yakni Djoko Tjandra.

"Putusan banding perkara Jaksa Pinangki memang pantas dikritisi, demikian juga putusan terhadap Pati Polri yang terbukti menerima suap. Pertama, kalau yang disuap diturunkan pidana penjaranya,maka ada kemungkinan besar nanti penyuapnya juga harus diturunkan," kata Arsul saat dihubungi, Selasa (15/6/2021).

Arsul berpandangan pejabat yang menerima suap seharusnya dihukum lebih berat dari pada yang menyuap. Menurutnya, turunnya vonis terhadap Pinangki bakal membuka kemungkinan vonis Djoko Tjandra diturunkan.

"Logisnya pejabat yang menerima suap harus dihukum lebih berat dari pada warga masyarakat yang menyuap. Nah kalau vonis di tingkat peradilan pertama atas Djoko Tjandra 4,5 tahun karena menyuap pati Polri dan Jaksa Pinangki, bisa diperkirakan dengan turunnya vonis Jaksa Pinangki, maka bisa turun pula vonis terhadap Djoko Tjandra," ucapnya.

Arsul SaniArsul Sani Foto: Mochamad Zhacky Kusumo/detikcom

Tak hanya itu, Arsul juga menduga ada maksud di balik pemotongan vonis Pinangki. Dia menyebut pemotongan itu bisa jadi jalan masuk untuk menurunkan vonis Djoko Tjandra.

"Tampaknya vonis Pinangki itu menjadi jalan masuk buat menurunkan vonis Djoko Tjandra," ungkap Arsul.

"Vonis Djoko Tjandra di tingkat pertama adalah 4,5 tahun, Pinangki 10 tahun. Ini vonis logis, karena logika hukumnya yang namanya pejabat itu disumpah untuk tidak korup atau terima suap, sehingga kalo pejabat terbukti terima suap itu, maka dia harus dihukum lebih berat dari orang swasta yang menyuapnya. Nah kalau pidana penjara Pinangki diturunkan menjadi 4 tahun, maka dengan logika hukum di atas, vonis terhadap Djoko Tjandra ya secara logis akan menjadi di bawah 4 tahun," lanjut Arsul.

Atas dasar itulah, Arsul lantas menilai wajar ketika sejumlah elemen masyarakat akhirnya bersuara terkait potongan vonis tersebut. Tak hanya berdampak pada vonis Djoko Tjandra, dia menyebut turunnya vonis juga akan berpengaruh pada efek jera dari pelaku.

"Wajar kemudian ada elemen masyarakat yang kemudian mengkritisinya karena dengan penurunan vonis tersebut, maka efek jera terhadap kemungkinan kasus seperti itu terjadi lagi akan berkurang," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'Djoko Tjandra Divonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara':

[Gambas:Video 20detik]