Ahli Pidana UI Bicara Pasal Penistaan Agama di KUHP dan Amarah Publik

Andi Saputra - detikNews
Senin, 14 Jun 2021 17:55 WIB
Harkristuti Harkrisnowo
Prof Harkristuti Harkrisnowo (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Guru besar hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Prof Harkristuti Harkrisnowo mengetahui ada pihak-pihak yang ingin agar Pasal Penistaan Agama dihapus dalam RUU KUHP. Namun hal itu dinilai sulit karena Indonesia negara yang sangat heterogen dan plural.

"Penistaan agama sebenarnya di KUHP sudah ada. Juga di UU Nomor 1/1965 dan dikuatkan oleh MK. Apakah pasal ini tidak mengakomodasi kemarahan publik? Boleh nggak saya balik pertanyaannya. Kalau ini nggak diakomodasi, publiknya marah nggak?" kata Prof Har dalam Diskusi Publik RUU KUHP di Hotel JS Luwansa, Senin (14/6/2021).

Pertimbangan-pertimbangan di atas menjadi pilihan sulit dalam menyusun RUU KUHP. Sebab Indonesia memiliki beragam pandangan dengan jumlah yang sangat banyak.

"Peran dari perumus RKUHP tidak mudah karena mencari jalan tengah. Kita tidak mungkin, Indonesia, memiliki ketentuan yang disepakati semua," tutur Ketua Dewan Guru Besar UI itu.

Prof Har memberikan contoh pasal zina. Dalam suatu sosialisasi, ada yang menolak pasal 'kumpul kebo' dimasukkan dalam RUU KUHP. Tapi di tempat yang sama, malah ada yang mendukungnya.

"Saya ambil contoh perzinaan. Di suatu wilayah. ada yang bicara 'mengapa ini dipidana?' Tapi kemudian di acara yang sama, ada juga yang berpendapat, 'kenapa membuat pasal perzinaan dibuat delik aduan? itu kan meresahkan masyarakat, harusnya delik laporan'. Jadi mohon dipahami, Indonesia sangat heterogen, sangat plural," papar Harkristuti.

Oleh sebab itu, bagi Prof Har, tidak mudah menyusun RUU KUHP dengan kondisi masyarakat yang sangat plural.

"Kalau (pasal) ini dibuang, apakah tidak akan demo? Ada lagi (yang demo)! Pihak lain akan demo. Karena semua pihak ingin agar keinginannya diikuti. Ini impossible," tegas mantan Dirjen HAM dan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM itu.

RUU KUHP ini berisi 628 pasal beserta penjelasannya dengan jumlah 272 Halaman. Draft ini sudah disetujui oleh Rapat Paripurna Tingkat I DPR pada September 2019 dan tinggal disahkan di Tingkat II DPR untuk menjadi UU.

(asp/knv)