.webp)
Penyidik senior KPK Novel Baswedan mempertanyakan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK yang tidak diungkap ke publik. KPK beralasan, itu bersifat rahasia. Lantas, bisakah hasil TWK KPK dibuka ke publik?
Pengamat kebijakan publik Riant Nugroho menyanggah Novel Baswedan yang mempertanyakan hasil TWK KPK tidak dibuka ke publik. Dia mengungkap alasan mengapa hasil tes tersebut tak boleh dibuka.
"Jadi itu kan bukan kebijakan publik, ini kebijakan kelembagaan. Jadi kebijakan dari organisasi yang melakukan pengetesan. Ini lebih kepada kebijakan kelembagaan, bukan kepada kebijakan publik. Hasilnya tidak bisa serta merta disampaikan kepada publik," kata Riant dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (14/6/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) ini menyebut, TWK memang bisa tergolong kebijakan publik. Namun, hasil tesnya merupakan kebijakan kelembagaan.
Dia lantas menyarankan agar pimpinan KPK berkirim surat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan verifikasi ulang. Verifikasi itu dilakukan agar untuk memeriksa tes TWK tersebut.
"Jadi publik nggak boleh melihatnya, karena ini bukan ranah publik tapi ranah kelembagaan. Justru yang dilakukan adalah bagaimana dua organisasi ini belajar untuk bekerja sama menyelesaikan masalah publik," ucap Riant.
Lebih jauh, Riant mengatakan dari hasil pertemuan KPK dengan BKN, kedua lembaga tersebut akan mengevaluasi apakah TWK bisa disebut gagal atau tidak. Lalu, apabila gagal, apa alasannya harus disampaikan ke publik.
Riant juga menyebut telah melakukan tes diri mengerjakan soal-soal TWK. Menurutnya, dia mendapatkan skor rendah karena tak belajar terlebih dahulu.
"Kenapa rendah, karena itu berhubungan dengan isi ujian yang sejarah semua. Sehingga kalau kita yang hari-hari bekerja sebagai senior officer itu tidak begitu memperhatikan hal-hal kesejarahan yang merupakan bagian dari pendidikan wajib di SMP SMA," katanya.
Baca juga: Siapa yang Biayai Asesmen TWK KPK? |
"Nah kemungkinan besar, teman-teman di KPK ini mereka menganggap TWK itu level TWK mereka, yang terjadi adalah TWK itu harusnya dibuat berjenjang," sambungnya.
Riant berpendapat, tes TWK semestinya dibuat berjenjang mulai dari SMP, SMA, mahasiswa, sarjana, hingga pekerja. Bahkan, sampai ke tingkatan eselon di lembaga pemerintahan.
"Saya juga sangat yakin kalau misalnya pejabat eselon 1 eselon 2 yang tidak punya waktu untuk belajar buku sejarah berkenaan dengan TWK kemungkinan juga akan gagal juga. Bukan karena tidak NKRI, tapi tidak ingat jawabannya," ujar dia.
Baca di halaman selanjutnya Novel Baswedan pertanyakan hasil TWK...
Sebelumnya, Novel Baswedan mempertanyakan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang tidak dibuka, bahkan kepada masing-masing peserta tes. Penyidik senior KPK itu mempertanyakan transparansi TWK sebagai tes alih status pegawai KPK menjadi ASN.
TWK diikuti 1.300 pegawai KPK, sebanyak 75 orang dinyatakan tidak lulus. Bahkan, 51 pegawai di antaranya dinyatakan sudah tidak bisa dibina dan akan diberhentikan pada 1 November 2021.
"Hasil assesment TWK sudah diminta oleh beberapa pegawai KPK tapi tidak diberikan, malah membuat stigma seolah tidak bisa dibina. Hal ini makin menampakkan adanya niat yang tidak baik," kata Novel Baswedan dikutip dari akun Twitter-nya @nazaqistsha, Sabtu (12/6).
"Kalau tesnya jujur, kenapa hasil TWK harus disembunyikan? #BeraniJujurPecat #SaveKPK," ujar dia.
3 Poin Penjelasan KPK soal TWK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebelumnya datang memenuhi panggilan Ombudsman RI terkait laporan Novel Baswedan dkk terkait tes wawasan kebangsaan (TWK). Nurul Ghufron menyampaikan 3 poin saat menyampaikan keterangannya.
"Apa saja yang ditanyakan kepada KPK tentu mulai dari perumusan kebijakan pengalihan status pegawai KPK ke ASN, mulai dari kebijakannya, regulasinya sampai pada pelaksanaannya dan pasca-putusan MK," kata Nurul, dal...
