Bolehkah Hasil TWK KPK Diungkap ke Publik?

Tim detikcom - detikNews
Senin, 14 Jun 2021 17:52 WIB
Film dokumenter KPK Endgame ditonton oleh pegawai tak lolow TWK.
Gedung KPK Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Penyidik senior KPK Novel Baswedan mempertanyakan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK yang tidak diungkap ke publik. KPK beralasan, itu bersifat rahasia. Lantas, bisakah hasil TWK KPK dibuka ke publik?

Pengamat kebijakan publik Riant Nugroho menyanggah Novel Baswedan yang mempertanyakan hasil TWK KPK tidak dibuka ke publik. Dia mengungkap alasan mengapa hasil tes tersebut tak boleh dibuka.

"Jadi itu kan bukan kebijakan publik, ini kebijakan kelembagaan. Jadi kebijakan dari organisasi yang melakukan pengetesan. Ini lebih kepada kebijakan kelembagaan, bukan kepada kebijakan publik. Hasilnya tidak bisa serta merta disampaikan kepada publik," kata Riant dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (14/6/2021).

Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) ini menyebut, TWK memang bisa tergolong kebijakan publik. Namun, hasil tesnya merupakan kebijakan kelembagaan.

Dia lantas menyarankan agar pimpinan KPK berkirim surat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan verifikasi ulang. Verifikasi itu dilakukan agar untuk memeriksa tes TWK tersebut.

"Jadi publik nggak boleh melihatnya, karena ini bukan ranah publik tapi ranah kelembagaan. Justru yang dilakukan adalah bagaimana dua organisasi ini belajar untuk bekerja sama menyelesaikan masalah publik," ucap Riant.

Lebih jauh, Riant mengatakan dari hasil pertemuan KPK dengan BKN, kedua lembaga tersebut akan mengevaluasi apakah TWK bisa disebut gagal atau tidak. Lalu, apabila gagal, apa alasannya harus disampaikan ke publik.

Riant juga menyebut telah melakukan tes diri mengerjakan soal-soal TWK. Menurutnya, dia mendapatkan skor rendah karena tak belajar terlebih dahulu.

"Kenapa rendah, karena itu berhubungan dengan isi ujian yang sejarah semua. Sehingga kalau kita yang hari-hari bekerja sebagai senior officer itu tidak begitu memperhatikan hal-hal kesejarahan yang merupakan bagian dari pendidikan wajib di SMP SMA," katanya.

"Nah kemungkinan besar, teman-teman di KPK ini mereka menganggap TWK itu level TWK mereka, yang terjadi adalah TWK itu harusnya dibuat berjenjang," sambungnya.

Riant berpendapat, tes TWK semestinya dibuat berjenjang mulai dari SMP, SMA, mahasiswa, sarjana, hingga pekerja. Bahkan, sampai ke tingkatan eselon di lembaga pemerintahan.

"Saya juga sangat yakin kalau misalnya pejabat eselon 1 eselon 2 yang tidak punya waktu untuk belajar buku sejarah berkenaan dengan TWK kemungkinan juga akan gagal juga. Bukan karena tidak NKRI, tapi tidak ingat jawabannya," ujar dia.

Baca di halaman selanjutnya Novel Baswedan pertanyakan hasil TWK...

Selanjutnya
Halaman
1 2