Sentil Jaksa Agung, PPP Bandingkan Tuntutan HRS dan Sunda Empire

Eva Safitri - detikNews
Senin, 14 Jun 2021 12:27 WIB
Jakarta -

Anggota Fraksi PPP Arsul Sani menyoroti Pedoman Jaksa Agung terkait perkara tindak pidana umum. Arsul mengatakan pedoman itu memunculkan disparitas tuntutan antara orang yang memiliki posisi politik di luar dan di dalam pemerintah. Kasus Habib Rizieq diungkit.

"Pak Jaksa Agung mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Saya kira ini mengubah kultur yang biasanya tuntutan berdasarkan jenjang tapi kini ada ruang bagi JPU di lapangan untuk bisa mengeskpresikan kewenangannya secara lebih baik," kata Arsul, dalam rapat dengar pendapat bersama Jaksa Agung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021).

"Namun saya lihat terjadi disparitas setelah keluarnya pedoman ini yakni disparitas dalam penuntutan perkara tindak pidana umum, khususnya disparitas ini terjadi dalam perkara yang sering oleh publik dimaknai suatu berkaitan dengan kebebasan berekspresi, hak berdemokrasi," lanjut Arsul.

Dalam rapat bersama Jaksa Agung ini, Arsul mengambil contoh disparitas itu terjadi dalam kasus Habib Rizieq Shihab dan Syahganda Nainggolan. Arsul mengatakan orang-orang yang bersikap di luar pemerintah dikenakan hukuman maksimal. Padahal dakwaannya sama dengan kasus orang yang bersikap di dalam pemerintah.

"Disparitas ini misalnya saya lihat yang sekarang prosesnya sedang berjalan misalnya dalam kasus Rizieq Shihab, dalam kasus Syahganda Nainggolan, dalam kasus kalau dulu Ratna Sarumpaet. Ini perkara ini diuntut maksimal 6 tahun padahal saya lihat perkaranya yang didakwakan pasalnya sama kemudian dikaitkan dengan status penyertaannya pasal 55 itu juga sama tapi tuntutannya beda kalau yang melakukan adalah bukan orang-orang yang posisinya berseberangan dengan pemerintah atau yang berkuasa," ujarnya.

Arsul menyinggung kasus petinggi Sunda Empire. "Coba kita lihat kalau posisi politiknya tidak berseberangan dengan pemerintah, katakanlah soal petinggi Sunda Empire Nasriban, Ratna Ningrum, Ki Ranggga Sasana itu tuntutannya 4 tahun," ujarnya.

Jaksa Agung Diminta Jelaskan

Arsul meminta Jaksa Agung menjelaskan hal itu. Jangan sampai menurutnya, Jaksa Agung terkesan menjadi alat kekuasaan dalam penegakan hukum.

"Yang jadi soal juga ini menimbulkan kesan bahwa Jaksa agung tidak lagi murni jadi alat negara yang melakukan penegakan hukum tapi juga jadi alat kekuasaan dalam melakukan penegakan hukum ini kritik yang cukup luas," tuturnya.

Anggota Komisi III Fraksi PKS Dimyati juga sempat menyinggung penanganan kasus Habib Rizieq. Dia menilai seharusnya kasus HRS bisa ditangani dengan restorative justice.

"Saya juga melihat seperti kasus Habib Rizieq tidak perlu berlebihan juga harusnya bisa dikaitkan dengan restorative justice tadi, tapi ini sudah berjalan maka memang keadilan yang menentukan tetap ada di ranah pengadilan," ujar dia.

(eva/gbr)