Perpanjangan Keringanan PPnBM Disorot di Tengah Wacana Pajak Sembako

Arief Ikhsanudin - detikNews
Minggu, 13 Jun 2021 15:17 WIB
Diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil baru mulai berlaku Maret 2021. Di sisi lain, diskon itu memberi dampak bagi penjualan mobil bekas.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Kebijakan pemerintah memperpanjang keringanan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mendapat sorotan. Kebijakan itu dibenturkan dengan wacana pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor pendidikan dan sembako.

"Pertama pajak itu cermin pelaksanaan administrasi keadilan sosial. Jika pajak sembako dikenakan dan pajak mobil diperpanjang keringanannya tentu jomplang ketidak-adilannya," ucap elit PKS Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Minggu (13/6/2021).

Menurut Mardani, seharusnya negara hadir membantu masyarakat bawah. Terlebih, saat ini masih masa pandemi virus Corona yang mempengaruhi ekonomi masyarakat.

Mardani Ali SeraMardani Ali Sera Foto: Mardani Ali Sera (dok. pribadi)

"Di masa pandemi negara mestinya hadir membersamai dan membantu mereka yang terbawah. Setelah dihentikan BLT (bantuan langsung tunai) pandemi dan direncanakan tarif dasar listrik kemungkinan naik kian jelas beratnya beban masyarakat bawah," ujarnya.

"Ayo pemerintah pusat jadi ayah bagi masyarakat semua," ucapnya.

Kemudian, anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut bahwa keringanan pajak sebenarnya baik. Namun, bisa salah disaat situasi tidak mendukung.

"Kebijakan pemberian stimulus dan intensif dikala sedang krisis ekonomi adalah cara untuk membangkikan kembali ekonomi. Namun jangan pula di saat yang sama PPnBM bagi mobil baru di nol persenkan tetapi PPN dinaikan dan bahkan sektor pendidikan dan sembako rencana dikenakan pajak," katanya saat dihubungi.

Dia mengkritik pemerintah karena perbedaan kebijakan tersebut. "Ini namanya tidak adil dan menyusahkan rakyat kecil," ucapnya.

Herman KhaeronHerman Khaeron Foto: Farih Maulana Sidik/detikcom

Sebelumnya, diskon PPnBM 100 persen untuk mobil baru 1.500 cc ke bawah berakhir pada Mei lalu. Karena dianggap berhasil, pemerintah menyetujui bakal memperpanjang relaksasi tersebut hingga Agustus 2021.

"Kementerian Keuangan sudah senada dengan kami, bahwa PPnBM DTP dapat diperpanjang. Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, diperlukan terobosan untuk tetap menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah kondisi pandemi. Ini bertujuan membangkitkan kembali gairah usaha di tanah air, khususnya sektor industri, yang selama ini konsisten berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Minggu (13/6/2021).

Simak juga 'Saat Skema Diskon PPnBM Mobil Baru':

[Gambas:Video 20detik]



(aik/gbr)