Pemprov Jabar Siapkan Alternatif Modal Bangun Infrastruktur Lewat BUMD

Inkana Putri - detikNews
Sabtu, 12 Jun 2021 23:31 WIB
Proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 3 mulai dibangun dan diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi kawasan.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan melibatkan BUMD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Skenarionya, percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi bidang usaha BUMD dan penugasan dari pemerintah daerah akan diarahkan kepada penggalangan pembiayaan dari pasar modal.

Kepala Biro BUMD Investasi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jabar Kim Agung mengatakan berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD Provinsi Jabar tahun 2018-2023, kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Jabar mencapai Rp 861,9 triliun yang terbagi dalam urusan pemerintah pusat, Pemda Provinsi Jabar, dan pemkab/pemkot se-Jabar.

Sementara kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan kemampuan fiskal daerah masih memiliki gap yang jauh. Adapun hal ini disebabkan tren kemampuan APBD Jabar yang hingga tahun anggaran 2021 belum mencapai angka Rp 45 triliun. Selain itu, alokasi belanja modal atau infrastruktur hanya berkisar 30 persen.

"Yang tentunya kemampuan pemerintah daerah kabupaten/kota jauh lebih kecil, sehingga gap antara kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan kemampuan fiskal daerah sangat tinggi," kata Kim Agung dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/6/2021).

Guna mengembangkan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, Kim Agung mengatakan dibutuhkan inovasi, terobosan, dan kreativitas. Salah satunya dengan melibatkan BUMD dalam pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, kata Kim Agung, BUMD perlu berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan sekaligus menjadi agen pembangunan.

"BUMD milik Pemda Provinsi Jabar telah membuktikannya melalui kompetensi masing-masing, di antaranya dalam bidang usaha perbankan, keuangan non-bank, usaha penjaminan, bidang usaha hulu migas, properti, energi, penyediaan air baku, agrobisnis, bandara internasional, dan lainnya," jelasnya.

"Sehingga ke depan diperlukan upaya lebih optimal dari BUMD dalam perekonomian daerah, khususnya melalui pola penugasan pemerintah daerah kepada BUMD terkait infrastruktur tertentu," imbuhnya.

Selain mengoptimalkan peran BUMD, Kim Agung menjelaskan pengembangan alternatif pembiayaan juga harus melihat potensi sumber pendanaan. Hal ini bertujuan agar BUMD tidak berorientasi pada APBD dalam menjalankan tugas.

Kim Agung menuturkan salah satu potensi sumber pendanaan di Jabar adalah dana masyarakat. Pasalnya, data statistik dan keuangan regional Bank Indonesia melaporkan simpanan dana masyarakat di Jabar mencapai Rp 519 triliun per September 2021.

"Ini sebaiknya dapat dioptimalkan untuk sektor riil, yang tentunya untuk pendayagunaan dana disalurkan salah satu menjadi potensi investasi masyarakat di pasar modal. Karenanya ke depan skenario percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi bidang usaha BUMD dan penugasan dari pemerintah daerah diarahkan kepada penggalangan pembiayaan dari pasar modal, yang mulai dijajaki mulai 2021 dan ditargetkan selambat-lambatnya pada 2023 telah diimplementasikan," pungkasnya.

(ncm/ega)