PBNU Tolak PPN Pendidikan-Sembako: Jauh dari Spirit UUD 1945

Matius Alfons - detikNews
Sabtu, 12 Jun 2021 08:15 WIB
Sekjen PBNU Helmy
Sekjen PBNU Helmy (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

PBNU buka suara terkait rencana pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sektor pendidikan hingga sembako. Bukan hanya tidak tepat, PBNU menyebut tindakan tersebut bertentangan dengan cita-cita luhur UUD 1945.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PBNU Helmy Faishal, yang menjelaskan cita-cita luhur UUD 1945 salah satunya terkait mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, Helmy menyebut seharusnya negara berikhtiar untuk memenuhi cita-cita tersebut dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

"Pada prinsipnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah 'mencerdaskan kehidupan bangsa'. Maka negara sebagaimana spirit dalam UUD 1945 harus melakukan ikhtiar-ikhtiar nyata melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat," kata Helmy saat dihubungi, Jumat (11/6/2021).

Helmy menambahkan pemerintah sudah seharusnya menyelenggarakan pendidikan secara inklusif. Artinya, kata dia, semua pihak harus bisa mengakses pendidikan.

"Sudah semestinya pendidikan harus diselenggarakan dengan watak inklusif. Siapa pun memiliki hak untuk dapat mengakses pendidikan. Maka, harapan bagi terwujudnya education for all (pendidikan untuk semua) adalah suatu keniscayaan," ucapnya.

Dia pun mengingatkan agar pemerintah berhati-hati mengambil kebijakan yang bisa berdampak pada masyarakat luas. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil pemerintah seharusnya berdasarkan kemaslahatan masyarakat.

"Sebagai dasar pengambilan keputusan, pemerintah harus berpijak pada filosofi bahwa setiap kebijakannya berbasis pada kemaslahatan rakyat. Dalam kaidah fikih disebutkan 'tashorruful imam alā raiyyah manthun bil maslahah' (kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan bagi rakyat)," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2