PBNU Tolak PPN Pendidikan-Sembako: Jauh dari Spirit UUD 1945

Matius Alfons - detikNews
Sabtu, 12 Jun 2021 08:15 WIB
Sekjen PBNU Helmy
Sekjen PBNU Helmy (Foto: dok. Istimewa)

Dengan demikian, Helmy memastikan pemberlakuan pajak bagi sembako dan pendidikan bukan cara yang tepat. Dia menyebut itu justru menjauhkan Indonesia dari cita-cita luhur yang ada dalam UUD 1945.

"Dalam pandangan kami, inisiatif pemerintah dalam hal upaya meningkatkan pajak namun melalui cara peningkatan PPN pendidikan dan sembako adalah tindakan yang tidak tepat, dan sebaiknya usulan ini dapat dicarikan formula lain yang lebih memungkinkan dan bijaksana. Maka, janganlah kebijakan pemerintah nantinya justru akan menjauhkan dari spirit dan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam UUD 1945," ujarnya.

Kemenkeu Jelaskan Rencana PPN Pendidikan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan terkait rencana PPN bagi sektor pendidikan. Kemenkeu memastikan rencana tersebut tidak akan merugikan rakyat.

"Untuk jasa pendidikan, pemerintah juga sudah mempertimbangkan segala sesuatunya ketika akan mengambil sebuah kebijakan, terutama yang menyangkut harkat hidup orang banyak, sehingga kebijakan tersebut tidak mungkin akan menyakiti rakyatnya, termasuk terkait jasa pendidikan. Mengenai detailnya belum dapat dijelaskan keseluruhannya karena belum dibahas dengan DPR," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kemenkeu Neil Madrin Noor lewat pesan singkat kepada detikcom, Jumat (11/6/2021).

Neil menjelaskan pemajakan atas objek-objek pajak akan selalu memperhitungkan aspek keadilan. Selain itu, penerapannya pasti akan menunggu pulihnya ekonomi.

"Rencana pengenaan PPN merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak ke depannya. Namun perlu digarisbawahi bahwa pemajakan atas objek-objek baru akan selalu memperhitungkan aspek keadilan dan penerapannya menunggu ekonomi pulih serta akan dilakukan secara bertahap," tuturnya.


(maa/knv)