.webp)
Ratusan demonstran dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), melakukan aksi unjuk rasa terkait program dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan.
"Kami membawa tuntutan dan menolak atas disetujuinya Program dana PEN untuk infrastruktur. Program pinjaman ini kami nilai tidak efisien karena harus berhutang ke PT SMI," kata Ketua Cabang PMII Bone, Muhammad Nurwan Tifta, Jumat (11/6/2021).
"Bayangkan saja jika kita harus membayar utang pokoknya 37,5 miliar (rupiah). Total 55 miliar (rupiah) harus dibayar per tahun selama 8 tahun," sambung dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nirwan dan kawan-kawannya menilai program dana PEN tidak produktif. Dia berpendapat adanya permainan antara Pemkab Bone dan DPRD dalam penetapannya.
"Untuk bayar bunga 18 miliar (rupiah) saja itu berapa kilometer jalan yang bisa kita bangun. Jadi berangkat juga dari hal ini, kami curiga program ini bukan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi jadi kedok pemerintah untuk bagi-bagi fee dari proyek ini," tutur Nirwan.
Unjuk rasa digelar di dua titik, yakni Kompleks Kantor Bupati Bone dan Kantor DPRD Bone. Terjadi aksi saling dorong antara polisi dan para pengunjuk rasa.
Kericuhan dipicu saat salah satu koordinator aksi diamankan. Polisi mengamankan koordinator aksi tersebut karena mengejar anggota dewan yang dianggap kabur karena mampu menjawab pertanyaan para mahasiswa.
Nirwan menyebut pangkal masalah dari aksi ini adalah pinjaman dana anggaran PEN sebesar Rp 300 miliar yang telah disetujui pemerintah pusat dengan kerjasama antara Pemda Bone dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Keputusan itu, lanjut Nirwan, terlalu berisiko karena mewariskan pinjaman dengan bunga yang besar.
PPMI menilai, sambung Nirwan, pinjaman dan bunga besar akan berdampak pada belanja APBD Bone selanjutnya. Dia menjelaskan total bunga senilai 6,19 persen dengan dengan rincian yang harus dibayarkan, yakni Rp 55 miliar per tahun, dalam jangka waktu selama 8 tahun.
Aksi mahasiswa ini menuntut digelarnya RDPU dengan menghadirkan seluruh elemen terkait dan para ahli yang berkompeten menilai.
"Kami meminta DPRD Bone untuk memfasilitasi kami untuk RDPU dengan Pemda, juga dalam RDPU itu ikut dihadirkan para ahli ekonomi dan ahli hukum untuk menilai apakah program dana pinjaman ini bermanfaat atau tidak untuk masyarakat," ungkap Nirwan.
Simak penjelasan Setda Bone soal dana PEN, pinjaman dan bunga yang diprotes mahasiswa di halaman berikutnya.
Sementara itu, Asisten III Setda Bone Abu Bakar mengatakan dana PEN Rp 300 miliar diperuntukkan buat jalan dan jembatan. Sebanyak 61 ruas jalan direncanakan diperbaiki dengan anggaran Rp 280 miliar. Dari 61 ruas jalan, tambah Abu Bakar, ada 11 jalan yang menggunakan beton, karena kondisi tanahnya labil. Sedangkan ada 4 jembatan yang akan dilakukan perbaikan.
"Kalau dihitung secara total anggaran untuk jalan dan jembatan maka kami temukan pas Rp 300 miliar. Tidak ada peruntukan lain, hanya jalan dan jembatan saja," terang Abu Bakar.
Ia menyampaikan tidak semua ruas jalan yang rusak harus diperbaiki menggunakan beton. Panjang jalan beton yang akan diperbaiki disebutkan 61 kilometer saja dan jika dipadukan aspal dengan beton jalan diperbaiki mencapai lebih 100 kilometer. "Masyarakat membutuhkan jalan yang bagus, ini dianggap yang terbaik dan sesuai pertimbangan teknis yang ada," tambahnya.
Terkait dengan bunga yang dibayarkan, kata Abu Bakar, telah dilakukan pengkajian sesuai kondisi penganggaran. Pemerintah pusat pun menyetujui.
 Demo tolak program dana PEN di Bone, Sulsel, ricuh. (Zulkipli Natsir/detikcom) |
Anggaran yang digunakan membayar nantinya juga berasal dari dana transfer pemerintah pusat melalui DAU dan DID.
"Jangan khawatir masalah pembayaran karena pusat memberikan dana kepada kita pasti dia perhitungkan adanya beban daerah," ujarnya
Mantan Sekwan DPRD Bone berujar, jika tidak dilakukan pinjaman untuk perbaikan infrastruktur, kondisi jalan dan jembatan akan semakin rusak berat. Dipastikan butuh biaya semakin tinggi untuk perbaikan nantinya.
"Suka tidak suka, kondisi apa pun infrastruktur harus diprioritaskan untuk diperbaiki demi kepentingan masyarakat," tegasnya.
