Ratusan demonstran dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), melakukan aksi unjuk rasa terkait program dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan.
"Kami membawa tuntutan dan menolak atas disetujuinya Program dana PEN untuk infrastruktur. Program pinjaman ini kami nilai tidak efisien karena harus berhutang ke PT SMI," kata Ketua Cabang PMII Bone, Muhammad Nurwan Tifta, Jumat (11/6/2021).
"Bayangkan saja jika kita harus membayar utang pokoknya 37,5 miliar (rupiah). Total 55 miliar (rupiah) harus dibayar per tahun selama 8 tahun," sambung dia.
Nirwan dan kawan-kawannya menilai program dana PEN tidak produktif. Dia berpendapat adanya permainan antara Pemkab Bone dan DPRD dalam penetapannya.
"Untuk bayar bunga 18 miliar (rupiah) saja itu berapa kilometer jalan yang bisa kita bangun. Jadi berangkat juga dari hal ini, kami curiga program ini bukan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi jadi kedok pemerintah untuk bagi-bagi fee dari proyek ini," tutur Nirwan.
Unjuk rasa digelar di dua titik, yakni Kompleks Kantor Bupati Bone dan Kantor DPRD Bone. Terjadi aksi saling dorong antara polisi dan para pengunjuk rasa.
Kericuhan dipicu saat salah satu koordinator aksi diamankan. Polisi mengamankan koordinator aksi tersebut karena mengejar anggota dewan yang dianggap kabur karena mampu menjawab pertanyaan para mahasiswa.
Nirwan menyebut pangkal masalah dari aksi ini adalah pinjaman dana anggaran PEN sebesar Rp 300 miliar yang telah disetujui pemerintah pusat dengan kerjasama antara Pemda Bone dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Keputusan itu, lanjut Nirwan, terlalu berisiko karena mewariskan pinjaman dengan bunga yang besar.
PPMI menilai, sambung Nirwan, pinjaman dan bunga besar akan berdampak pada belanja APBD Bone selanjutnya. Dia menjelaskan total bunga senilai 6,19 persen dengan dengan rincian yang harus dibayarkan, yakni Rp 55 miliar per tahun, dalam jangka waktu selama 8 tahun.
Aksi mahasiswa ini menuntut digelarnya RDPU dengan menghadirkan seluruh elemen terkait dan para ahli yang berkompeten menilai.
"Kami meminta DPRD Bone untuk memfasilitasi kami untuk RDPU dengan Pemda, juga dalam RDPU itu ikut dihadirkan para ahli ekonomi dan ahli hukum untuk menilai apakah program dana pinjaman ini bermanfaat atau tidak untuk masyarakat," ungkap Nirwan.
Simak penjelasan Setda Bone soal dana PEN, pinjaman dan bunga yang diprotes mahasiswa di halaman berikutnya.
