Srikandi Gerindra Tolak Rencana PPN Jasa Pendidikan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 11 Jun 2021 19:46 WIB
Politikus Gerindra Himmatul Aliyah
Politikus Gerindra Himmatul Aliyah
Jakarta -

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Himmatul Aliyah melakukan protes terhadap rencana pemerintah untuk memungut pajak pada sektor pendidikan.

Himmatul menyebutkan rencana penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut tertuang dalam draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selanjutnya pengenaan pajak itu di tengah kondisi pandemi Covid-19 akan menambah tinggi angka putus sekolah. Sebab, pandemi telah menurunkan ketahanan ekonomi masyarakat, sehingga banyak siswa dari berbagai daerah di Indonesia tidak dapat melanjutkan pendidikan.

"Terhadap rencana Pemerintah mengenakan pajak pada jasa pendidikan, saya menyatakan menolak rencana tersebut," kata Himma, sapaan akrab Himmatul Aliyah, dalam keterangan tertulis, Jumat (11/06/2021).

"Pengenaan PPN pendidikan bisa menambah tinggi angka putus sekolah, sehingga menurunkan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Kondisi demikian tentu paradoks dengan visi Pemerintah sendiri, yakni mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju," pungkas Himma.

Dalam pertimbangannya, Himma menyatakan, setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah RI juga diwajibkan membiayai pendidikan warganya sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Himma menyebut, rencana Pemerintah RI tersebut akan membuat masyarakat yang dijamin haknya atas pendidikan justru dibebankan kewajiban. Sedangkan Pemerintah RI yang berkewajiban membiayai, malah memungut biaya pendidikan dari masyarakat.

Tidak hanya itu, Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi DKI Jakarta II ini menegaskan, hal tersebut bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"Ini tentu tidak etis sekaligus bertentangan dengan konstitusi. Jadi, jika rencana tersebut diberlakukan dan Undang-Undang disahkan akan rawan digugat di Mahkamah Konstitusi," tegas Himma.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini juga menilai, pengenaan pajak pada sektor pendidikan akan membuat biaya pendidikan meningkat, sehingga membebani masyarakat.

"Ini tentu akan menciptakan ketidakadilan, karena pendidikan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat," ujar Himma.

(fjp/tor)