Urusan Ketua KPK Sewa Heli Kembali Dilaporkan ke Dewas KPK

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Jumat, 11 Jun 2021 12:40 WIB
Jakarta -

Perkara sewa helikopter yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri kembali diseret ke Dewan Pengawas (Dewas KPK). Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Firli Bahuri terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan laporan ini merupakan kelanjutan dari aduan ke Bareskrim Polri terkait gratifikasi sewa helikopter. Kurnia menyebut Firli diduga melanggar kode etik karena tidak berlaku jujur terkait sewa helikopter ini.

"Ketika ada penerimaan sesuatu yang kami anggap discount dalam konteks penyewaan helikopter itu menjadi kewajiban Firli Bahuri melaporkan ke KPK. Namun kami tidak melihat hal itu terjadi. Maka dari itu, kami melaporkan yang bersangkutan ke Dewas KPK," kata Kurnia di gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK yang juga kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (11/6/2021).

Diketahui Firli telah diadili secara etik oleh Dewas terkait hal ini pada September 2020 dan diputus melakukan pelanggaran kode etik ringan. Namun ICW memandang putusan tersebut hanya formalitas.

"Tentu laporan kami berbeda dengan putusan yang sempat dijatuhkan oleh Dewas kepada Firli karena kami beranggapan dalam sidang tersebut Dewas hanya formalitas belaka mengecek kuitansi yang diberikan oleh Firli," ujarnya.

Kurnia menilai seharusnya ada penelusuran lebih lanjut dari Dewas. Pihaknya melihat ada kejanggalan pada nilai nominal harga sewa helikopter Firli Bahuri.

"Harusnya kuitansi itu ditelusuri karena nilainya sangat janggal. Kalau kita cermati lebih lanjut, satu jam penyewaan helikopter yang didalilkan oleh Firli sebesar Rp 7 juta. Kami tidak melihat jumlahnya seperti itu, karena 4 jam sekitar Rp 30 juta, justru kami beranggapan jauh melampaui itu. Ada selisih sekitar Rp 140 juta yang tidak dilaporkan oleh Ketua KPK tersebut," jelasnya.

Kurnia melaporkan Firli terkait Pasal 4 ayat 1 huruf a terkait setiap insan KPK harus berbuat jujur dan Pasal 1 ayat 1 huruf g terkait dengan larangan penerimaan gratifikasi. Adapun barang bukti yang diserahkan ICW antara lain terkait dengan perbandingan harga penyewaan helikopter di beberapa perusahaan.

Kurnia berharap, pada laporan kali ini, Dewas benar-benar melakukan penelusuran mendalam terkait dugaan pelanggaran etik terhadap Firli Bahuri.

"Kami berharap Dewas bisa melihat fakta ini secara objektif, tidak ujug-ujug mengatakan bahwa laporan ini sudah pernah disidangkan tapi mendalami materi yang kami sampaikan, melihat bukti yang kami uraikan, dan memanggil Firli Bahuri untuk selanjutnya disidang untuk dugaan pelanggaran kode etik," ucapnya.

Selanjutnya putusan Dewas KPK soal Firli >>>

Selanjutnya
Halaman
1 2