Aksi tiga siswa SD di Riau memakai 'keranjang terbang' menyeberangi sungai untuk sekolah viral di media sosial. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merasa prihatin adanya kejadian itu.
"KPAI prihatin dengan kondisi anak-anak yang harus berjuang, bahkan bertaruh keselamatan, ketika menuju sekolah. Mau menuntut ilmu perjuangannya luar biasa," kata komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti kepada wartawan, Jumat (11/6/2021).
Dengan viralnya aksi ketiga bocah SD itu, KPAI mendorong pemerintah desa (pemdes) bertindak cepat. KPAI minta pemdes setempat membangun jembatan menggunakan dana desa.
"Dana desa sangat tepat digunakan untuk membangun fasilitas seperti itu," ucap Retno.
Menurut Retno, pembangunan jembatan itu demi melindungi anak-anak desa di tempat tersebut. Adanya jembatan juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
"Demi kepentingan terbaik bagi anak, adanya jembatan juga akan membantu kelancaran dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut," ujarnya.
Pemda Diminta Gerak Cepat
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Eddy Yatim kaget melihat video viral tiga murid SD menggunakan 'keranjang terbang' demi pergi ke sekolah. Eddy mendesak pemerintah setempat segera mencarikan solusi terbaik dan cepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Jika Pemkab Kampar tidak mampu, dia meminta Gubernur Riau turun tangan.
"Ini kan bukan soal kewenangan lagi, tapi soal pemerintah hadir-tidak di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan," ujar Eddy kepada detikcom, Jumat (11/6).
Hal senada disampaikan anggota Komisi V Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial Ade Hartati. Ade menilai pendidikan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan fasilitas.
"Pendidikan tentu tidak bisa berdiri sendiri, dalam arti kata bahwa pendidikan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota juga harus memiliki kesinambungan dengan jenjang pendidikan menengah. Dengan kata lain, dibutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi untuk memastikan keberlangsungan pendidikan dasar," kata Ade.
Salah satu yang terpenting, kata Ade, adalah soal akses dan sarana pendukung untuk bisa menempuh pendidikan, sehingga tak ada anak putus sekolah.
"Baik itu dari segi akses dan kesiapan sarana-prasarana pendidikan dasar. Sinergisitas antara kabupaten kota dan provinsi, bahkan pemerintah pusat, tentu diperlukan untuk menekan angka putus sekolah," katanya.
"Akses harus dipastikan berkeadilan, mengingat pendidikan harus berkesetaraan dan tanpa diskriminasi. Tidak boleh mendiskriminasi, bahwa mereka bukan anak-anak tempatan, mereka hanya anak pekerja. Perlu diingat bersama, bahwa pendidikan merupakan urusan wajib dari pemerintah," tegas politikus PAN tersebut.
