Tidak Perlu Pendekatan Keamanan Selesaikan Freeport

Tidak Perlu Pendekatan Keamanan Selesaikan Freeport

- detikNews
Kamis, 16 Mar 2006 18:53 WIB
Jakarta - Pendekatan keamanan tidak diperlukan dalam penyelesaian masalah Freeport di Timika, Papua. Sebab yang diperlukan masyarakat adalah duduk dan membahas tuntutannya bersama-sama.Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah segera melakukan renegosiasi dengan Freeport dengan melibatkan masyarakat sekitar. Kegiatan itu merupakan upaya untuk mengakomodir kepentingan masyarakat yang terpinggirkan.Demikian pendapat Sekretaris Panja Freeport DPR RI, Tjatur Sapto Edi. Hal itu disampaikannya usai acara peluncuran buku hasil tulisannya yang berjudul "Suara-suara Saya di Senayan" di Hotel Le Meredien, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (16/3/2006)."Pemerintah harus turun tangan, jangan pakai pendekatan keamanan. Diajak ngomonglakh mereka maunya apa," ujar Tjatur.Lebih lanjut, menurut politisi asal PAN ini, harus dilakukan audit total. Audit ini meliputi audit lingkungan, audit produksi, dan sebagainya. Setelah itu baru ditetapkan kesepakatan bagi hasil yang adil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah."Harus diusahakan divestasi saham Freeport pada pemerintah daerah," katanya.Tjatur menambahkan, sejauh ini Panja Freeport DPR telah menjaring aspirasi masyarakat, termasuk yang menginginkan Freeport ditutup. "Tapi saya kira tidak usah ditutup selamanya. Ditutup sementara saja 2-3 bulan, sembari itu dilakukan renegosiasi,"imbuhnya.Pria berambut cepak ini juga menegaskan bahwa Panja Freeport akan segera memanggil Ginandjar Kartasasmita. Ginandjar dipanggil karena pada saat menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi telah menandatangani Kontrak Karya (KK) II tahun 1988 yang menjadi dasar beroperasinya Freeport.Panja Freeport mencium ada keanehan dalam KK II tersebut. Sebab penandatanganan perpanjangan dilakukan sebelum habis kontrak. KK I sendiri baru akan habis kontraknya pada tahun 2001."Selain itu kita punya power dan pengetahuan lebih, kok tidak ambil kesempatan untuk mendapat saham lebih banyak di Freeport. Saat ini saham yang dikuasai pemerintah hanya 10%," demikian Tjatur. (nvt/)


Berita Terkait