Pimpinan DPR Bahas Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi di Bamus

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 16:19 WIB
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (Wilda Hayatun Nufus/detikcom).
Sufmi Dasco Ahmad (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Jakarta -

Pembahasan rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) terhenti karena telah melewati masa pembahasan. Pimpinan DPR RI bakal membahas kelanjutan RUU PDP di dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Jadi kemarin sudah perpanjangan 2 kali, oleh karena itu kemarin waktu Komisi I meminta perpanjangan soal pembahasan PDP maka pimpinan meminta waktu untuk mengevaluasi sejauh mana pembahasan yang sudah dibahas oleh Komisi I," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

"Dan setelah diadakan evaluasi, kemungkinan besar dalam Bamus terdekat kita akan minta kepada Komisi I untuk segera memulai kembali pembahasan PDIP, dilihat dari hasil evaluasi apa yang sudah dikerjakan oleh Komisi I memang sudah mencapai target sebenarnya, tapi kemarin itu banyak libur, terkendali, sehingga pembahasannya menjadi terhambat," imbuhnya.

Dasco mengatakan, pimpinan DPR akan segera mengadakan rapat Bamus. Kemungkinan minggu depan rapat Bamus digelar menyangkut RUU Perlindungan Data Pribadi.

"Kita lihat materi dan lama waktu pengerjaan, apa sesuai gitu. Nah sehingga materi yang sudah dicapai dengan waktu yang sudah diberikan itu ternyata sudah sesuai. Ternyata tidak ada hal-hal yang lain kecuali itu, dan kesimpulan kami kemungkinan besar dalam Bamus terdekat kita akan minta Komisi I untuk segera menyelesaikan pembahasan PDP," ujarnya.

Dasco mengatakan hasil rapat Bamus kemungkinan akan meminta Komisi I DPR kembali membahas RUU Perlindungan Data Pribadi. Apalagi, belakangan ini isu kebocoran data WNI muncul kembali.

"Justru kemarin setelah kami evaluasi antara yang sudah dikerjakan dan waktu yg diberikan dan juga mengingat ada perkembangan terbaru, disinyalir ada kebocoran data, maka kesimpulan kami dalam Bamus terdekat kemungkinan besar akan meminta Komisi I untuk memberikan waktu Komisi I untuk memulai pembahasan PDP dan kami akan minta untuk segera diselesaikan secepat mungkin, bila perlu mereka waktu reses, mereka akan tetap kami minta untuk mengerjakan pembahasan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan Komisi I masih menunggu keputusan pimpinan DPR. Komisi I, kata Meutya, belum dapat melanjutkan pembahasan RUU PDP.

"Jadi belum mendapatkan izin waktu untuk membahas. Kita menunggu dari pimpinan DPR," katanya.

"Kalau pimpinan DPR sudah bilang oke, baru kita lanjutkan pembahasan RUU PDP. Sekarang kita belom boleh rapat resmi karena statusnya itu kemarin kan masa sidangnya sudah melewati dua jadi perpanjangan harus izin pimpinan DPR," imbuhnya.

Simak video 'Ini Alasan RUU Perlindungan Data Pribadi Tak Kunjung Selesai Dibahas':

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/gbr)