NasDem: Menaikkan Pajak di Tengah Pandemi Itu Keliru!

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 11:34 WIB
Martin Manurung
Martin Manurung (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah berencana menaikkan pajak penambahan nilai (PPN) dan mengenakan pajak pada sembako. Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung menilai menaikkan pajak di tengah pandemi merupakan langkah keliru.

"Menurut saya, menaikkan pajak di tengah perekonomian yang sedang mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19 itu keliru," kata Martin kepada wartawan, Kamis (10/6/2021).

Pemerintah berencana menaikkan PPN menjadi 12 persen dan sembako dikenai pajak 1 persen. Semestinya, menurut Martin, pemerintah mendorong daya beli masyarakat.

"Justru, ketika ekonomi tertekan, pemerintah harus melakukan kebijakan counter cyclical untuk mendorong daya beli masyarakat di sisi permintaan dan memfasilitasi industri serta perdagangan di sisi penawaran," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

Rencana menaikkan PPN dan sembako dikenai pajak sebaiknya dikaji kembali. Sebab, Martin melihat ekonomi Indonesia masih dalam tekanan karena banyak ritel dan industri yang gulung tikar.

"Sebaiknya dikaji ulang. Karena, walaupun ekonomi Indonesia mulai pemulihan, masih ada tekanan ekonomi yang ditandai dengan tutupnya berbagai ritel dan industri, serta ketidakpastian perekonomian global akibat pandemi COVID-19," imbuhnya.

Untuk diketahui, sembako bakal menjadi komoditas yang tak luput dari pajak. Sebab, pemerintah berencana mengenakan PPN pada barang kebutuhan pokok.

Hal itu tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Seperti dikutip detikcom, Rabu (9/6/2021), pada Pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dihapus dari barang yang tidak dikenai PPN. Dengan begitu, artinya, sembako akan dikenai PPN.

(rfs/zak)