Walubi: RUU APP Perlu, Tapi Harus Diperbaiki

Jakarta - RUU Pornografi dan Pornoaksi perlu, tapi harus direvisi. Itulah sikap Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) terhadap RUU yang sedang heboh itu."Harus asa definisi jelas tentang pornografi itu apa, karena sangat sensitif. Jangan sampai ada UU yang membuat ketegangan di masyarakat," kata Ketua Umum DPP Walubi, Hartati Murdaya. Hal tersebut disampaikannya pada wartawan usai diterima Presiden SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/3/2006). Hartati menjelaskan, definisi yang jelas dan tegas sangat diperlukan agar tidak terjadi interpretasi beragam tentang batasan pornografi dan pornoaksi. Tanpa itu, hanya akan menyebabkan kesalahpahaman dalam penerapan aturannya di lapangan. "Kami belum menentukan sikap. Tapi yang jelas Walubi tidak setuju pornografi, apalagi yang liar. Karena tentunya kita ingin moralitas kehidupan masyarakat meningkat," imbuh wanita pengusaha ini. Tujuan kedatangan rombongan Walubi hari ini adalah menyampaikan undangan pada SBY untuk membuka Persamuan Agung pada awal April depan. Kegiatan yang diikuti 13 perwakilan sekte agama Budha di Indonesia itu akan digelar di PRJ Kemayoran, Jakarta. "Kesediaan Presiden SBY untuk membuka sangat menggembirakan. Karena baru setelah Habibie, tidak ada lagi Presiden RI yang membukanya," ungkap Hartati. (nrl/)