Buntut Panjang Pimpinan KPK Ogah ke Komnas HAM

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 09 Jun 2021 11:28 WIB
KPK
Slogan KPK 'Berani Jujur Hebat!' sebagai ilustrasi (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Benang kusut tes wawasan kebangsaan (TWK) belum sepenuhnya terurai. Kini urusan itu beranakpinak selepas diadukan soal adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ke Komnas HAM.

Bermula pada 20 Mei 2021 saat penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama perwakilan dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk alih status sebagai ASN mendatangi Komnas HAM. Langkah ini diambil menyusul dugaan Novel dkk tentang proses TWK yang dipenuhi keganjilan.

Sebelum ke Komnas HAM sebenarnya mereka telah mengadu ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan Ombudsman RI. Untuk urusan ke Dewas KPK, mereka mengadukan soal dugaan pelanggaran etik Pimpinan KPK. Sedangkan urusan dugaan maladministrasi proses TWK dilayangkan ke Ombudsman RI.

Soal Dugaan Pelanggaran HAM

Secara panjang lebar Novel menjelaskan mengenai ragam materi TWK yang diduga menyerang pada hak asasi para pegawai KPK. Pertanyaan yang bersifat seksual hingga masalah beragama diuraikan Novel.

"Banyak hal yang terjadi yang berhubungan dengan hal-hal yang menyerang kepada privasi, menyerang kepada hal-hal yang bersifat seksual dan juga masalah beragama, dan itu sangat tidak pantas dilakukan dan itu berbahaya sekali," kata Novel kala itu.

Novel juga ditemani Asfinawati dari YLBHI selaku kuasa hukum dari para pegawai KPK itu. Asfinawati menyampaikan sejumlah poin dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam TWK.

"Pertanyaan yang sudah beredar di media itu sebetulnya terkait dengan pikiran, dan pikiran itu dalam hak asasi manusia tak bisa dibatasi sama sekali. Jadi yang pertama adalah pelanggaran pembatasan terhadap hak asasi Manusia sehingga sebenarnya dia adalah sebuah pelanggaran HAM yang berkedok di balik pembatasan," kata Asfinawati.

"Kedua tentu saja ada pelanggaran terkait hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Kita tahu bahwa ada pertanyaan-pertanyaan tendensius yang jawaban yang sama juga dijawab oleh pegawai yang lain, tapi mereka lulus. Yang ini enggak lulus. Jadi sebetulnya penilaiannya pasti bukan dari tes ini," tuturnya.

"Kemudian ketiga juga ada pelanggaran terhadap hak berserikat dan berkumpul. Kita tahu sejak 2019 dan sebelumnya teman-teman wadah pegawai ditarget dan itu ramai sekali salah satunya ketika ada revisi Undang-Undang KPK. Meski di revisi itu tak ada tentang TWK, tapi ternyata nyaris seluruh pengurus KPK ini dinyatakan tidak lulus, terutama pengurus-pengurus hariannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekjen itu habis semua," ujarnya.

Lalu Asfinawati membeberkan dugaan lainnya termasuk soal Novel sebagai pembela HAM terkait teror penyiraman air keras. Dan terakhir menurut Asfinawati yaitu perihal stigma bila para pegawai yang tidak lulus TWK anti-Pancasila.

"Terakhir sebenarnya ada stigma. Kita tahu tahun 1965 ada stigma yang parah sekali dalam masa Orde Baru ada stigma ekstrim kanan ekstrim kiri, dan itu stigma bisa turun dalam pembicaraan kami tadi hingga ke anak cucu. Dan tak hanya menutup mereka bisa diangkat menjadi ASN pada KPK, tapi juga akan mempengaruhi kehidupan sosial, pendidikan anak cucunya dan berkiprah di pemerintahan setelah ini," imbuhnya.

Pimpinan KPK Mangkir Panggilan Komnas HAM

Proses di Komnas HAM lantas bergulir. Satu demi satu pegawai KPK dimintai keterangan perihal ini.

Hingga akhirnya pada Selasa, 8 Juni 2021 seharusnya Pimpinan KPK datang ke Komnas HAM memberikan keterangan sebagai pihak teradu. Namun Pimpinan KPK yang terdiri dari Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar urung hadir.

Melalui Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Pimpinan KPK enggan hadir sebab ingin meminta penjelasan lebih dulu soal hak asasi apa yang dilanggar pada TWK. Pimpinan KPK merasa proses TWK tidak ada masalah karena sebagai amanah dari undang-undang.

"Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021, pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Ali kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

Ali menyebut KPK tetap menghargai dan menghormati tugas Komnas HAM. Namun, Ali menegaskan proses alih status ASN yang dikerjakan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan lembaga terkait ini sudah sesuai aturan.

"Proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah UU dan KPK telah melaksanakan UU tersebut. Pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

Selanjutnya >>>

Simak video 'Polemik TWK KPK: Komnas HAM Memanggil, Firli Cs Mangkir':

[Gambas:Video 20detik]