Round-Up

Kala Pimpinan KPK Dipanggil Komnas HAM Malah Balik Tanya Langgar Apa

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 09 Jun 2021 06:45 WIB

Komnas HAM Tetap Minta KPK Hadir

Komnas HAM juga buka suara terkait pernyataan pimpinan KPK yang enggan mendatangi Komnas HAM sebelum mendapat penjelasan. Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaku heran dan menilai pemanggilan Komnas HAM sebagai hal yang biasa mengingat pimpinan KPK sebagai pihak teradu sehingga penting memberikan tanggapan atas pengaduan yang diterima Komnas HAM.

"Sebetulnya itu saja, ingin memastikan kebijakan ini sesuai dengan standar hak asasi atau tidak. Kalau katakanlah ada pelanggaran tentu kami akan kasih rekomendasi untuk pembenahan kepada Presiden, kepada KPK sendiri, jadi hal yang sebetulnya ini normatif saja," ucap Taufan di kantornya.

Taufan pun mengaku akan menjadwalkan ulang pemanggilan untuk seluruh pimpinan KPK itu. Dia mencontohkan pemanggilan Komnas HAM pada sejumlah pejabat yang selalu tidak ada masalah.

"Ini hal biasa. Anda lihat tempo hari Kapolda Metro dipanggil, Kapolda Kaltim dipanggil. Kita juga pernah panggil Pak Nadiem Makarim walaupun waktu itu beliau tidak bisa, beliau kirim Dirjen kan untuk menjelaskan ada satu aduan dari kelompok manusia, katanya ada pelanggaran hak asasi terkait kebebasan berekspresi mereka. Kita uji," ucap Taufan.

Dia mengingatkan pimpinan KPK akan rugi sendiri bila tidak memenuhi panggilan Komnas HAM. Sebab, dalam aduan yang diterima Komnas HAM, pimpinan KPK sebagai pihak teradu yang memiliki hak untuk memberikan penjelasan.

"Risikonya tentu kita tidak bisa mendapatkan keterangan yang seimbang dari para pihak jadi yang akan dirugikan justru pihak KPK sendiri karena berarti keterangan penyeimbang dari mereka nggak kita dapatkan. Jangan salahkan kami kalau ada kesimpulan yang kami keluarkan misalnya dia ya dia tidak balas karena dari pihak satu lagi nggak berikan keterangan maka harapan kami datanglah berikan keterangan jadi enak semua kita bisa lihat," ucap Taufan.

MenPAN-RB Dukung Pimpinan KPK

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo justru mengambil sikap berbeda dengan mendukung sikap pimpinan KPK yang tak hadir ke Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilaporkan sejumlah pegawai KPK. Dia mempertanyakan hubungan kewarganegaraan dengan HAM.

"Kami juga mendukung KPK misalnya tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan itu urusan pelanggaran HAM?" kata Tjahjo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Tjahjo juga menyinggung penelitian khusus (litsus) pada zaman Orde Baru. Dia mengatakan aturan mengenai alih ASN itu sama aturannya.

"Zaman saya litsus tahun '85 mau masuk anggota DPR itu, dulu kan fokus PKI, sekarang kan secara luas secara kompleks. Dari sisi aturan itu, saya kira Pak Syamsul yang pernah jadi panitia litsus dan Pak Cornelis emang dari bawah sama plek aturannya. Jadi memang data ASN memang sama," kata dia.


(maa/aik)