Demokrat: PPN Naik 12% Akan Jadi Beban, Tunda Dulu!

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Selasa, 08 Jun 2021 15:43 WIB
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron
Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron (Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Partai Demokrat (PD) meminta rencana tersebut ditunda lantaran membebani masyarakat.

"Sebaiknya rencana kenaikan PPN ini ditunda dulu sampai dengan pulihnya ekonomi dan meningkatnya daya beli masyarakat," Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

Herman tak mempersoalkan besaran kenaikan, namun soal beban yang akan ditanggung masyarakat. Terutama masyarakat sedang menghadapi pandemi.

"PPN akan menjadi beban konsumen, dan tentu menjadi beban masyarakat, apalagi sedang susah akibat dampak COVID-19, sebaiknya pemerintah lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara," ujarnya.

Sementara itu, Wasekjen Partai Demokrat Irwan mendorong pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Rencana pemerintah ini, kata Irwan, justru akan menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Terkait wacana menaikkan tarif PPN, sebaiknya pemerintah mengkaji ulang lebih mendalam untuk mengukur dan menilai perekonomian apakah tidak terganggu dengan kebijakan kenaikan PPN. Jangan sampai kenaikan tarif PPN justru menurunkan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini tentu bertentangan dengan penerapan kebijakan pemerintah yaitu keep buying strategy," ucap Irwan.

"Pemerintah sebaiknya tidak melaksanakan kebijakan yang sifatnya kontradiktif yang dapat menimbulkan gejolak baru di masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah perlu menjaga kesejahteraan masyarakat, di sisi lain pemerintah harus menjaga iklim investasi dan bisnis tetap berjalan dengan baik," sebutnya.

Pemerintah, menurut Irwan, sepatutnya harus memahami di tengah pandemi para pengusaha, baik individu maupun badan usaha, mengalami dilema, yakni pendapatan perusahaan menurun drastis, tapi di sisi lain harus menghadapi kenaikan upah minimum.

"Pemerintah justru sebaliknya harus terus menggerakkan perekonomian, dengan cara menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung terus UMKM agar tetap berkarya dan membuka lapangan kerja demi menekan angka-angka dan kemiskinan di Indonesia. Jangan malah memberatkan mereka pengusaha kecil menengah di tengah pandemi COVID-19," imbuhnya.

Simak Video: PDIP-PKS-PPP soal Wacana Kenaikan PPN: Ekonomi Berat, Berimbas ke Rakyat

[Gambas:Video 20detik]

(rfs/aud)