.webp)
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Cornelis, menyampaikan apresiasi kepada MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengenai tanggapan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK. Cornelis mengatakan setiap ASN harus memiliki loyalitas kepada negara.
"Saya ingin memberikan satu applause, atau satu sikap dan saya salut dengan MenPAN-RB dan Ketua BKN, Kepala BKN dalam menyikapi permasalahan yang terjadi ribut-ribut 75 pegawai KPK," kata Cornelis saat rapat dengar pendapat dengan MenPAN-RB, Kepala BKN, hingga Kepala ASN di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Cornelis kemudian menjelaskan pengalamannya saat mendaftar Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN). Dia mengatakan menjadi aparatur sipil negara harus taat dan patuh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa? Karena masalah itu kami dulu masuk APDN dikerjain caranya sama. Barang ini sudah lama. Kalau memang tidak punya loyalitas kepada negara, Anda minggir. Karena menjadi birokrasi sipil dan militer di negara manapun harus taat dan patuh pada negara, karena dia menjalankan rodanya pemerintahan ini, rodanya kegiatan negara ini," tuturnya.
Cornelis pun menyampaikan rasa hormat pada Tjahjo dan Bima. Dia menilai Tjahjo dan Bima mampu menghadapi guncangan mengenai TWK KPK.
"Oleh karena itu, saya angkat topi, Pak, hormat bahwa Bapak-bapak ini konsisten dan siap menghadapi guncangan angin ribut sekalipun," jelasnya.
Lebih lanjut, Cornelis juga mengatakan dirinya pernah mengikuti Diklat Khusus Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Suspimpemdagri) dengan tes serupa. Dia menyatakan dirinya berasal dari ASN.
 Cornelis di rapat Komisi II DPR. (Foto: Screenshot YT DPR). |
"Karena kami mau masuk pendidikan militer, Suspimpemdagri zaman Pak Rudini, kami juga dites seperti itu. Ada tim ngetesnya. Karena saya dari aparat negeri sipil, saya masuk berdasar UU 8 Tahun 74," kata dia.
"Jadi kalau Bapak-Ibu diombang-ambingkan, aku marah karena dulu aku sakit juga masuk pegawai negeri sipil ini. Gitu juga. Ditanya mengenai radikalisme, Pancasila, ditanya agama. Mana yang Anda prioritaskan? Pilih salah satu. Ya pilih negaralah karena kita sebagai penyelenggara," lanjutnya.
Simak video '51 Pegawai KPK di-Cut, Potensi Korupsi di Sektor Lingkungan Bakal Meningkat':
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.
Dia mengatakan bahwa yang menjalankan roda pemerintahan adalah ASN. Sedangkan yang membuat kebijakan adalah presiden hingga menteri.
"Semua rahasia negara ada di situ dan birokrasi di negara itu hanya sipil dan militer yang melaksanakan kegiatan ini. Macam menteri, presiden ini kan hanya membuat kebijakan, yang melaksanakan kan birokrasi, tempur di lapangan sana," kata dia.
Menurut Cornelis, tak boleh ada negara dalam negara. Sebab, jika itu terjadi, akan ada perpecahan.
"Jadi ndak bisa negara dalam negara dan kalau sudah terjadi perpecahan seperti itu bagaimana mungkin mencapai tujuan organisasi? Oleh karena itu, tindakan Bapak sangat tepat. Saya sekali lagi angkat topi dan hormat," katanya.
