Pemprov DKI Kaji Aturan Sekolah Tatap Muka Sesuai Instruksi Jokowi

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Senin, 07 Jun 2021 21:11 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Ahmad Riza Patria (Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

Presiden Jokowi menginstruksikan agar sekolah tatap muka digelar secara terbatas dengan kapasitas 25% serta masuk 2 kali dalam sepekan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai ketentuan itu lebih mudah dijalani.

"Kalau 25% lebih mudah. (DKI) kan 50%. Malah lebih mudah, lebih kecil. Apalagi saran Pak Jokowi hanya dua hari seminggu. Tentu ini menjadi perhatian kita semua, cuma kita memastikan pendidikan bagi anak-anak kita sesuatu yang penting," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (7/6/2021).

Riza meyakini apa yang diinstruksikan Jokowi merupakan masukan dari berbagai pihak. Riza mengatakan Pemprov DKI akan membahas lebih lanjut terkait instruksi tersebut.

"Saya kira Pak Jokowi mendapatkan masukan-masukan dan memberikan perhatian berapa idealnya. Kalau 25% yang terbaik kenapa nggak? masukan-masukan pak presiden pemerintah pusat akan didiskusikan," jelasnya.

Politikus Gerindra itu memastikan Pemprov DKI terbuka dengan saran dan masukan berbagai pihak. Di sisi lain, Pemprov DKI juga akan menentukan kebijakan tatap muka sesuai hasil uji coba PTM yang akan berlangsung pada 9 Juni 2021 mendatang.

"Apakah nanti jumlah harinya kita atur seperti uji coba, jumlah jamnya dilihat nanti mata pelajaran mana yang diujikan secara langsung kemudian jumlah hari, jumlah mata pelajaran, jumlah jamnya, kapasitas per kelasnya semua kita akan atur," ucap Riza.

Pemerintah sebelumnya berencana membuka kembali sekolah tatap muka langsung secara terbatas pada Juli mendatang. Presiden Jokowi minta agar murid yang hadir di kelas hanya 25 persen.

"Bapak Presiden tadi mengarahkan pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra-hati-hati, tatap mukanya dilakukan tatap muka terbatas. Terbatasnya itu apa, pertama hanya boleh maksimal 25 persen dari murid yang hadir, tidak boleh lebih dari dua hari seminggu, jadi seminggu hanya dua hari boleh melakukan maksimal tatap muka. Kemudian setiap hari maksimal hanya dua jam," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers virtual, Senin (7/6).

Budi mengatakan, meski sudah ada aturan terkait sekolah tatap muka terbatas di bulan depan, izin anak ke sekolah tetap di tangan orang tua. Dia juga mengatakan guru harus divaksinasi lebih dulu sebelum sekolah tatap muka dimulai.

"Jadi mohon bantuan juga kepala daerah karena vaksinnya kita kirim ke kepala daerah prioritaskan guru dan lansia, terutama guru-guru ini harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas yang tadi kami sampaikan dilaksanakan," katanya.

Pemerintah pusat menargetkan pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021. Belajar tatap muka terbatas bakal dimulai setelah guru dan tenaga pendidikan disuntik vaksin Corona (COVID-19).

(eva/eva)