Monopoli Alutsista TMI Rp1,760 T, Andi Widjajanto: Pasti Tidak Bisa

Erika Dyah - detikNews
Senin, 07 Jun 2021 10:44 WIB
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto
Foto: dokumen detikcom
Jakarta -

Ahli Pertahanan Andi Widjajanto mengungkapkan keraguannya akan dugaan monopoli PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) terhadap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bernilai sekitar Rp1.760 triliun. Ia menilai modal awal yang harus dimiliki terlalu besar dan sulit dipenuhi oleh perusahaan manapun.

"Kalau dibilang PT TMI akan ambil semua, Rp 1,7 kuadriliun, itu saya yakin, pasti tidak bisa," ujar Andi dalam keterangan tertulis, Senin (7/6/2021).

"Hitungannya sederhana saja. Rp1,7 kuadriliun itu, maka dia equity-nya (penyertaan modal) kira-kira harus 30%. Dari Rp1,7 kuadriliun, katakan Rp 600 triliun." tambahnya.

Dalam obrolannya yang ditayangkan di Kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Andi menyebutkan dari angka R p600 triliun tersebut, PT TMI paling tidak harus menyediakan dana sekitar Rp 200 triliun. Menurutnya, jumlah tersebut terlalu besar dan tidak ada pihak manapun yang bisa melakukan itu di Indonesia, bahkan BUMN sekalipun.

"Jadi, mengambil keseluruhan (proyek senilai) Rp1,7 kuadriliun dengan hitungan bisnis normal enggak akan bisa, enggak bisa dicari cara cepat untuk kuasai Rp 1,7 kuadriliun itu di tangan satu entitas. Menhan pasti akan lihat BUMN dan BUMS (badan usaha milik swasta) dan diatur bareng-bareng," jelasnya.

Di sisi lain, Analis LAB45 ini menilai berdirinya PT TMI dalam memeriahkan industri alutsista merupakan hal yang wajar. Perusahaan ini dinilai melihat adanya peluang perluasan bisnis di bidang industri pertahanan seiring dengan disahkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"UU Ciptaker menyatakan, sekarang boleh swasta jadi lead integrator memproduksi senjata. Sebelum ada UU Ciptaker, yang boleh cuma delapan BUMN," kata Andi.

Meski demikian, ia mengingatkan pihak swasta diperkenankan menjual dan memproduksi senjata atas izin menteri pertahanan. Selain itu, diwajibkan adanya alih teknologi sesuai mandat UU Industri Pertahanan.

Merujuk pada UU Ciptaker, Andi menjelaskan tak hanya swasta saja akan tapi investor asing kini juga diperkenankan menanamkan modal pada industri pertahanan. Sebelumnya, sektor ini masuk terlarang atau tercantum dalam daftar negatif investasi (DNI).

"Jadi, bisa aja Pindad dapat investment joint venture (JV) dengan Jerman, misalnya, seperti yang dilakukan Rheinmetall ke Turki. PT Dirgantara Indonesia juga bisa saja ke Lockheed Martin. TNI AD pengen beli black hawke? Bisa JV buat bikin fasilitas perawatan black hawke," tuturnya.

Akan tetapi, ia menyebutkan PT TMI ataupun swasta lainnya belum bisa secara resmi bermain pada industri pertahanan sekalipun sudah mendapat "lampu hijau" dari UU Ciptaker. Pasalnya, aturan turunan dari omnibus law belum terbit hingga saat ini.

"Belum bisa bergerak karena menunggu UU Ciptaker lengkap turunannya. Selama aturan turunan belum lengkap, mereka belum bisa bergerak," ucapnya.

"Mestinya aturan turunan (terbit) April 2021," pungkas Andi.

(mul/ega)