.webp)
Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaitkan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung pada 'penyingkiran' sejumlah pegawai KPK dengan kontestasi politik 2024. Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman menilai tudingan KPK menjadi alat politik bukan hal baru.
"Tudingan KPK jadi alat politik bukan hal baru," ujar Habiburokhman, saat dihubungi, Minggu (6/6/2021).
Habiburokhman mengatakan, sebelumnya, pengusutan kasus yang melibatkan Anas Urbaningrum juga dikatakan kental dengan politik. KPK, lanjutnya, saat itu dituding sebagai alat untuk meringkus Anas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Waktu Pak Anas Urbaningrum dipersangkakan, juga ada narasi pengusutan tersebut kental nuansa politik sampai muncul istilah 'nabok nyilih tangan'," katanya.
Kendati demikian, Habiburokhman enggan berprasangka buruk terhadap KPK. Dia memilih terus mendoakan dan mengawal KPK agar tetap maksimal dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi akan lebih baik.
"Namun demikian, kami memilih untuk tidak berasumsi hanya berdasar prasangka, lebih baik kita kawal dan doakan agar KPK tetap maksimal seperti setahun belakangan ini dimana pencegahan, edukasi dan penindakan bisa berjalan dengan baik," kata Habiburokhman.
Lebih lanjut, politikus Gerindra itu berharap polemik terkait nasib 75 pegawai KPK dapat diselesaikan. Habiburokhman menilai, jika pihak-pihak yang terlibat dapat duduk bersama, masih ada peluang merumuskan solusi menyelamatkan 75 orang pegawai tanpa mendiskreditkan pimpinan KPK.
"Soal nasib 75 karyawan KPK kami harapkan belumlah final. Jika pihak terkait bisa duduk bersama, kita masih berpeluang merumuskan solusi konkrit bagaimana menyelamatkan 75 orang tanpa perlu mendiskreditkan pimpinan KPK," tuturnya.
Diketahui, eks jubir KPK Febri Diansyah mengaitkan TWK pegawai KPK dengan kontestasi politik 2024. Febri khawatir sengkarut TWK akan berisiko membuat KPK dijadikan alat untuk bertempur pada 2024.
Hal ini disampaikan Febri saat menjadi narasumber diskusi 'Teka Teki Pemberantasan Korupsi' yang ditayangkan Gusdurian Tv pada Jumat (4/6) lalu. Febri mulanya menyampaikan kekhawatirannya jika KPK tidak independen dan dikuasai kekuatan politik tertentu.
"Kalau kita bicara dalam konteks 2024, ada yang lebih berbahaya sebenarnya ketika KPK tidak independen, kalau KPK bisa dikuasai oleh kekuatan-kekuatan tertentu, kalau KPK bisa dikuasai kekuatan politik tertentu sehingga dia tidak independen," kata Febri seperti dilihat detikcom, Minggu (6/6/2021).
Menurut Febri, ketidakindependenan KPK itu bisa membuat kontestasi politik di 2024 berjalan secara tidak fair. Dia menjelaskan kontestasi politik yang dimaksud bukan hanya Pilpres, tapi juga Pileg dan Pilkada.
KPK Anggap Kejauhan
KPK telah menanggapi pernyataan Febri Diansyah tersebut. KPK menilai analisis tersebut terlalu jauh.
"Sebagai sebuah analisa, siapa pun boleh berpendapat dan kita hargai. Namun terlalu jauh jika mengkaitkan pelaksanaan TWK bagi seluruh pegawai tetap maupun tidak tetap KPK ini dengan konstestasi politik 2024," kata juru bicara KPK, Ali Fikri, saat dihubungi detikcom, Senin (7/6).
Ali menyebut KPK pada prinsipnya selalu mengedepankan penegakan hukum sesuai aturan dan koridor hukum yang berlaku. Karena itulah, menurutnya, independensi KPK menjadi hal yang mutlak.
(dwia/mae)
