Tak Ada Ancaman Hukuman Mati ke Koruptor di RUU KUHP

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 06 Jun 2021 15:28 WIB
Poster
Ilustrasi koruptor (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

RUU KUHP mengkodifikasi berbagai peraturan perundangan menjadi satu kitab, salah satunya UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam RUU KUHP itu, ancaman minimal pidana penjara ke koruptor turun, dari minimal 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara. Namun tidak ditemukan ancaman hukuman mati ke koruptor.

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor saat ini, ancaman ke koruptor minimal 4 tahun penjara. Berikut bunyinya:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Nah, di draft Pasal 603 RUU KUHP yang dikutip detikcom, Minggu (6/6/2021), ancaman minimalnya turun menjadi 1 tahun penjara. Pasal tersebut berbunyi:

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Namun ancaman minimal untuk Pasal 3 UU Tipikor dinaikkan dari 1 tahun menjadi 2 tahun. Berikut bunyi Pasal 3 UU Tipikor:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal di atas direvisi menjadi Pasal 604 yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan video 'Mahfud Sebut Korupsi di Era Reformasi Lebih Gila daripada Orba':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2