Condy Dicurigai Bawa Agenda Terselubung di Indonesia

Jakarta - Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice tak hanya disambut demonstrasi. Tapi beberapa kalangan mencurigai kedatangan Condy membawa agenda terselubung yang akan memperburuk kondisi HAM di Indonesia.Hal ini dikemukakan Human Rights Working Group (HRWG) melalui Koordinator Kontras Usman Hamid ketika membuka jumpa pers di kantor Kontras, Jalan Borobudur No.14, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2006). HRWG merupakan badan gabungan dari lembaga pemantau HAM di Indonesia yang terdiri dari Elsam, Imparsial, Kontras, PBHI dan Walhi. Deputi Direktur Walhi Ridha Saleh melihat, kedatangan Menlu AS ini untuk mengintervensi politik kasus-kasus perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh dua perusahaan AS yang beroperasi di Papua dan Sulawesi Utara, yaitu Freeport dan Newmont. "Jika intervensi ini terjadi, bukan hanya intervensi terhadap proses hukum, tapi sudah merupakan penjajahan terhadap kedaulatan bangsa," tandas Ridha Saleh.Sedangkan menurut Koordinator HRWG, Rafendi Djamin, bentuk intervensi politik ini adalah melalui penandatanganan Bilateral Immunity Agreements (BIAs), yang melindungi setiap warga negara AS baik itu tentara, diplomat, atau pengusaha AS yang diindikasikan terlibat kejahatan HAM. Perjanjian ini akan membebaskan setiap warga negara AS dari jerat hukum Mahkamah Pidana Internasional (ICC). "Di Indonesia lebih parah lagi, karena pemerintah juga belum meratifikasi ICC ini seluruhnya," tambah Rafendi Djamin. Kecurigaan HRWG ini didasarkan bahwa sebelumnya pemerintah Indonesia secara diam-diam telah memperpanjang izin Naval Medical Research Unit (Namru) yang merupakan unit penelitian di bawah angkatan laut AS tanpa sepengetahuan DPR. Sehingga, HRWG pada kali ini meminta Komisi I DPR RI untuk menanyakan sikap pemerintah. "Jangan sampai di satu sisi menolak pulau Bidadari dikelola orang asing, tapi di sisi lain malah menjual HAM dan keadilan kepada asing," tukas Raffendi. (ahm/)