Soal Haji, HNW: Pemerintah Mestinya Maksimal Bela Hak Umat Berhaji

Khoirul Anam - detikNews
Sabtu, 05 Jun 2021 10:05 WIB
haji
Foto: Shutterstock/
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HWN) menyayangkan pembatalan keberangkatan jemaah ibadah haji Indonesia tahun 2021. Padahal pihak Saudi Arabia belum mengumumkan keputusan resmi terkait kuota haji bagi seluruh negara, termasuk Indonesia.

Menurut HNW, semestinya pemerintah melakukan komunikasi dan diplomasi tingkat kepala negara, antara Presiden Joko Widodo dan Raja Salman bin Abdul Aziz. Hal ini, kata HNW, penting dan bisa dilakukan Presiden Jokowi untuk membuktikan keseriusan Pemerintah membela hak calon jemaah haji.

"Kami sudah ingatkan sejak awal raker dengan Menag Yaqut Chalil Qaumas soal pentingnya lobi diplomasi kelas tinggi untuk buka peluang pemberangkatan calon haji dari Indonesia, agar Presiden Jokowi berkomunikasi langsung dengan Raja Salman, sebagaimana yang dilakukan oleh PM Malaysia, Muhyidin," kata HNW dalam keterangannya, Sabtu (5/6/2021).

"Apa pun hasilnya, kalau lobi tingkat antar kepala negara itu sudah dilakukan, dan dikomunikasikan ke publik, kalau berhasil tentu umat akan mengapresiasi, tapi kalau pun belum berhasil karena pertimbangan pandemi COVID-19, maka umat akan tahu bahwa usaha maksimal sudah dilakukan, dan karenanya bisa lebih mudah untuk diajak memahami mengapa belum bisa berangkat haji tahun ini," lanjut HNW.

HNW berharap, Presiden dapat melakukan komunikasi langsung dengan Raja Salman. Adapun, menurut HNW, desakan tersebut telah datang dari berbagai kalangan, mulai dari DPR, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, hingga pernyataan Dubes RI untuk Arab Saudi. Anggota Komisi VIII DPR-RI ini juga menilai, absennya diplomasi pamungkas langsung dari Presiden Jokowi telah mengecewakan masyarakat yang telah lama menunggu berbulan-bulan kepastian terkait pemberangkatan haji.

Dia juga memahami bahwa pihak pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sama-sama membuat keputusan dengan mempertimbangkan faktor COVID-19, dan bukan hanya Indonesia yang belum mendapatkan kepastian mengenai kuota haji tahun 2021, melainkan semua negara belum mendapatkannya. Tetapi negara-negara tersebut tidak serta merta membuat keputusan sepihak dengan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji.

"Pemerintah mestinya bisa mengobati kekecewaan umat dengan tampil maksimal bela hak umat untuk berhaji. Dengan adanya peluang yang dibuka oleh Kerajaan Saudi Arabia dan kesiapan yang sudah dilakukan Kemenag serta Komisi VIII DPR, juga dengan fakta baru bahwa jenis vaksin yang diberikan kepada calon jemaah haji dari Indonesia adalah jenis yang sudah diakui oleh WHO, maka pemerintah Indonesia mestinya tidak berhenti berusaha, dan mencukupkan diri dengan keputusan sepihak membatalkan pemberangkatan calon haji tahun 2021." kata HNW.

"Mestinya Pemerintah memaksimalkan usaha dan peluang yang dibukakan oleh Kerajaan Saudi Arabia itu, dengan Presiden Jokowi segera melakukan komunikasi ke Raja Salman secara langsung. Bila itu berhasil dan Indonesia diberi kuota di antara 45.000 calon jemaah haji yang telah secara resmi diumumkan Saudi Arabia, tentunya tidak terlalu sulit bagi Pemerintah, karena tidak memerlukan persiapan panjang dan penyelenggaraan yang rumit, sebagaimana di tahun-tahun normal dengan jumlah calon haji Indonesia, sesuai kuota, sekitar 200.000-an calon jemaah," pungkas Hidayat.

(mul/mpr)