Jokowi Teken Perpres 47/2021, Atur Posisi Wamen PAN-RB

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Jumat, 04 Jun 2021 10:47 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Foto: dok. Biro Pers Setpres)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian PAN-RB. Perpres itu mengatur posisi Wakil Menteri PAN-RB.

Dalam salinan Perpres yang dilihat, Jumat (4/6/2021), aturan terkait posisi Wamen PANB-RB ini ada di Pasal 2. Wamen tersebut nantinya bertanggungjawab kepada MenPAN-RB.

Pasal 2
(1) Dalam memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Perpres tersebut juga mengatur bahwa Menteri dan Wakil Menteri PAN-RB merupakan satu kesatuan pimpinan kementerian. Sedangkan tugas Wakil Menteri sebagai berikut:

Pasal 2

(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (41, meliputi:
a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada pasal selanjutnya dijelaskan mengenai susunan organisasi Kementerian PAN-RB. Ada empat staf ahli di Kementerian PAN-RB.

Pasal 6
Susunan organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:
a. Sekretariat Kementerian;
b. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan;
c. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;
d. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
e. Deputi Bidang Pelayanan Publik;
f. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;
g. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
h. Staf Ahli Bidang Administrasi Negara; dan
i. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja.

Simak juga video 'Rencana Pengadaan Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun, Bebani APBN?':

[Gambas:Video 20detik]



(knv/imk)