Dukung TNI-Polri Tumpas KKB, Bamsoet: Wujudkan Cipta Kondisi

Nadhifa Sarah Amalia - detikNews
Jumat, 04 Jun 2021 10:15 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bertemu dengan petinggi TNI.
Foto: dok. MPR RI
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan kemajuan dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua tidak akan mudah terbangun jika aksi kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKP) tidak kunjung usai. Padahal, dua hal tersebut menjadi amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui usaha bersama.

"Negara harus hadir untuk memastikan bahwa hak rakyat Papua untuk menikmati hasil pembangunan, tidak terberangus oleh ancaman sekelompok orang yang menjadikan aksi kekerasan dan teror sebagai panglima. Kehadiran personil TNI dan Polri di Papua dalam rangka menumpas KKB guna mewujudkan cipta kondisi untuk memberikan perlindungan keamanan bagi rakyat Papua," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (04/06/2021).

Hal itu ia ungkapkan usai bertemu Danjen Kopassus Mayjen (TNI) Mohamad Hasan di Jakarta, Rabu (2/6/21) malam. Danjen Kopassus hadir atas undangan silahturahmi Ketua MPR dan ditemani Wadanjen Kopassus Brigjen (TNI) Tri Budi Utomo, Dangrup 3 Kopassus Kol (Inf) Elvino, Dansat 81 Kopassus Kol (Inf) Benny Caniago serta Kasie Intel Grup 3 Kopassus Kapten Rusdyan.

Bamsoet menjelaskan untuk mewujudkan cipta kondisi yang kondusif, tindakan yang segera, tegas, terukur, dan memberi dampak positif bagi kondisi psikologis rakyat Papua harus diperjuangkan. Ia mengatakan pendekatan 'soft power' tetap diutamakan. Namun, kondisi yang 'memaksa' tindakan terukur harus diimplementasikan melalui tindakan represif demi melindungi rakyat Papua.

"Saat ini masih ada empat daerah di Papua yang rawan keberadaan KKB. Daerah tersebut Ilaga, Nduga, Kenyam dan Intan Jaya. Saya mendukung tindakan tegas dan terukur yang diambil aparat TNI Polri terhadap kelompok kriminal bersenjata pelaku teror di Papua. Sikat habis sampai ke akar-akarnya," tegas Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, penting untuk membangun perspektif dan paradigma yang sama tentang perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur secara khusus dalam Bab X A (Sepuluh A) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, tidak boleh dilupakan HAM sendiri berlaku bagi setiap warga negara, individu, dan tidak hanya berlaku untuk satu kelompok saja.

"Tidak perlu kita berdebat panjang tentang penegakan HAM dalam menumpas aksi terorisme dan KKB di Papua. Jika ada yang berkata saat aparat TNI-Polri menumpas KKB melanggar HAM, patut dipertanyakan balik, apakah mereka para pelaku teror dan KKB saat membunuh sadis aparat dan memperkosa para wanita serta warga tak berdosa itu memakai teori HAM? Tidak boleh ada toleransi lagi terhadap KKB dan pelaku teror di Papua untuk terus melakukan aksi kejahatan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa," pungkas Bamsoet.

Danjen Kopassus yang hadir atas undangan silaturahmi Ketua MPR ditemani antara lain oleh Wadanjen Kopassus Brigjen (TNI) Tri Budi Utomo, Dangrup 3 Kopassus Kol (Inf) Elvino, Dansat 81 Kopassus Kol (Inf) Benny Caniago serta Kasie Intel Grup 3 Kopassus Kapten Rusdyanto.

(prf/ega)