Sekjen Partai Demokrat Minta Jhoni Allen dkk Akui Putusan Kemenkumham!

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 03 Jun 2021 14:07 WIB
Jhoni Allen dkk hadiri sidang mediasi gugatan Partai Demokrat.
Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya (tengah). (Yulida Medistiara/detikcom)
Jakarta -

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya hadir dalam sidang mediasi antara DPP Partai Demokrat dan kubu KLB Deli Serdang Sumatera Utara. Riefky meminta kubu KLB Deli Serdang mengakui Demokrat yang sah sesuai putusan Menkumham.

"Saya sampaikan di awal bahwa salah satu syarat untuk mediasi adalah kita harus menghormati putusan pemerintah, putusan negara, yaitu DPP Partai Demokrat yang diakui oleh negara," kata Riefky saat break sidang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (3/6/2021).

Diketahui Kemenkumham memutuskan menolak permohonan pengesahan KLB Deli Serdang Sumut. Riefky meminta kubu Jhoni Allen mengakui putusan pemerintah, kemudian tidak lagi menggunakan atribut Partai Demokrat. Jika hal itu penuhi, mediasi bisa berjalan.

"Kalau startnya dari situ, tentu kita siap bermediasi. Tetapi kalau dimensinya berbeda, frekuensi, dan planetnya berbeda, tentu kita juga akan bicara dalam frekuensi berbeda. Kita juga tidak mau terjebak dalam pernyataan-pernyataan emosional Pak SBY, 'Begitu dulu kami, begini kami telah memberikan', itu kami ucapkan terima kasih dan saya hormat apa yang diberikan para senior," ujarnya.

Riefky juga meminta agar kubu KLB Deli Serdang tidak memakai atribut partai lagi. Namun, jika Kubu Deli Serdang masih berkukuh mengaku sebagai Demokrat, mediasi tidak akan berjalan.

"Ya itu... ditolaknya KLB. Kemudian ada perbuatan melawan hukum dan tidak lagi mencitrakan dirinya sebagai DPP Partai Demokrat, tidak lagi memakai atribut, atau mengucapkan selamat, selamat Lebaran dengan itu, tapi bukan masalah atributnya, karena kita makin banyak makin bagus. Tapi kalau bilang 'saya ketum, saya sekjen, saya juru bicara', itu kan kebohongan publik yang diulang-ulang," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengajukan gugatan terhadap kubu KLB Deli Serdang Sumut dengan nomor perkara 236/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. Kuasa hukum Partai Demokrat Donal Fariz menyebut gugatan tersebut awalnya dicabut dengan menghilangkan Menkumham Yasonna Laoly sebagai tergugat, kemudian Partai Demokrat kembali mendaftarkan gugatannya ke PN Jakpus dengan memperbaiki dan menghilangkan nama Menkumham selaku pihak tergugat setelah ada putusan KLB Sumut tidak disahkan.

"Ini sebenarnya gugatan memang ada perbaikan dari gugatan sebelumnya. Khususnya berkaitan dengan tergugat. Kalau dulu kita memang memasukkan Menkumham sebagai turut tergugat karena pada waktu itu belum ada putusan dari Menkumham terhadap polemik Partai Demokrat. Nah sekarang sudah ada putusan sehingga menjadi tidak relevan lagi, tapi beberapa bagian dari permohonan yang sudah ada," ujar Donal.

Lebih lanjut kubu Partai Demokrat meminta agar kubu KLB Deli Serdang tidak lagi menggunakan atribut Partai Demokrat dan menyelenggarakan kegiatan atas nama Partai Demokrat. Jika hal tersebut tidak disetujui dalam mediasi ini, Partai Demokrat akan meneruskan gugatannya, sehingga jika kubu KLB Deli Serdang kembali menggunakan atribut Partai Demokrat akan diminta sanksi ganti rugi.

"Misal saja kita lihat sejumlah inisiator dari kegiatan di Sumut masih menggunakan atribut parpol atau kegiatan yang mengatasnamakan parpol, kami benar-benar ingin membatasi ruang gerak mereka sehingga tidak lagi mengatasnamakan parpol dalam kegiatan maupun simbol parpol. Ya tentu akan ada mekanisme sanksi kemudian juga ada ganti kerugian terhadap mereka yang masih melakukan hal hal demikian," ungkap Donal.

Donal menyebut Partai Demokrat juga sudah menyampaikan somasi kepada Kubu KLB Deli Serdang terkait penggunaan nama Demokrat dalam kegiatan tersebut. Donal menyebut sidang mediasi ini sudah digelar ketiga kalinya, sidang mediasi ini diperkirakan merupakan mediasi terakhir. Ia berharap mediasi tersebut berjalan lancar dan kubu Jhoni Allen dkk mau memenuhi tuntutan Demokrat.

"Iya, mediasi terakhir. Harapannya mereka menjalankan seluruhnya apa yang diinginkan oleh partai. Ini dalam tahapan mediasi tentu ada poin-poin mediasi, poin-poin kesepakatan mereka mengikuti seluruh apa yang diinginkan partai demokrat yang sah, mengakui mereka salah, tidak lagi menggunakan atribut partai politik dan berkomitmen untuk memperbaiki diri mereka. Sepanjang itu, menurut saya, mediasi akan tercapai. Tapi kalau mereka masih mengotot bahwa mereka yang sah, tentu saja mediasi akan sulit menemukan kesepakatan," ungkapnya.

Dalam perkara ini Partai Demokrat menggugat 12 orang Kubu KLB Deli Serdang. Adapun 12 orang yang digugat adalah Muhammad Rahmad, Yus Sudarso, Sofwatillah Mohzaib, Max Supacua, dan Achmad Yahya, Darmizal, Marzuki Alie, Tri Julianto, Supandi R Sugondo, Boyke Novrizon, Johni Allen Marbun, dan Aswin Ali Nasution.

Simak juga video 'Sidang Mediasi Demokrat, Kubu KLB Sumut Dilarang Pakai Atribut Partai':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/gbr)